Laporan UQ Ungkap Masalah Struktural di Industri Restoran dan Perhotelan Australia: Upah, Istirahat, hingga Pelecehan

Laporan UQ Ungkap Masalah Struktural di Industri Restoran dan Perhotelan Australia: Upah, Istirahat, hingga Pelecehan

Laporan terbaru dari University of Queensland Business School menyoroti berbagai masalah struktural dalam industri restoran dan perhotelan di Australia. Temuan ini muncul setelah pandemi COVID-19 dan menggambarkan kondisi kerja yang membuat banyak pekerja merasa tidak dihargai dan diremehkan.

Dalam survei terhadap hampir 400 pekerja di seluruh Australia, laporan tersebut mencatat persoalan mulai dari upah di bawah standar, hak istirahat yang tidak diberikan, hingga tingginya pengalaman pelecehan di tempat kerja.

Temuan utama: upah, hak istirahat, dan bentuk tunjangan

  • 12% responden menyatakan dibayar di bawah upah minimum per jam.
  • 40% responden mengatakan tidak menerima hak untuk beristirahat saat bekerja.
  • Lebih dari separuh responden menerima tunjangan di luar gaji, namun banyak yang menyebut tunjangan tersebut lebih sering berupa makanan dan minuman gratis atau cuti, bukan dukungan seperti bantuan pengasuhan anak atau perawatan kesehatan.

Lebih dari 70% pekerja mengaku pernah mengalami pelecehan

Bagian yang paling mengkhawatirkan dalam laporan ini adalah temuan bahwa lebih dari 70% pekerja mengatakan pernah mengalami pelecehan verbal atau psikologis di tempat kerja. Bentuknya termasuk intimidasi, pelecehan seksual, dan rasisme.

Penulis laporan, Richard Robinson, menyebut temuan tersebut “menyadarkan” namun “tidak mengejutkan”. Menurutnya, sisi negatif bekerja di sektor hospitality saat ini dinilai jauh lebih besar dibanding sisi positif.

Masalah struktural yang disebut: pembayaran tunai hingga normalisasi perilaku kasar

Robinson, yang pernah bekerja sebagai chef sebelum menjadi akademisi, menilai ada sejumlah masalah struktural dalam industri yang kini kekurangan pekerja setelah pandemi. Ia menyebut beberapa hal yang menjadi perhatian, termasuk:

  • Pembayaran “di bawah tangan” dalam bentuk tunai dan tidak tercatat.
  • Bekerja melewati batas ketentuan.
  • Normalisasi perilaku kasar dari pelanggan maupun manajemen.

Minim protokol penanganan pelecehan

Robinson menegaskan tempat kerja dan pemilik bisnis memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, namun dalam praktiknya sering kali tidak ada protokol yang memadai.

Ia mencontohkan pengalamannya saat mewawancarai seorang perempuan, mahasiswi yang baru berhenti bekerja di sektor hospitality setelah tiga tahun. Menurut Robinson, perempuan tersebut menyukai pekerjaannya, tetapi mengalami pelecehan berulang, termasuk pelecehan seksual oleh manajernya, serta perlakuan kasar hingga diserang di belakang bar.

Robinson mengatakan ia menanyakan apakah ada protokol atau pelatihan untuk menangani pelecehan dari pelanggan maupun manajer. Perempuan itu menjawab tidak ada, meski ia bekerja di grup perusahaan besar dan telah ditempatkan di beberapa lokasi selama dua hingga tiga tahun.

“Pengganggu” dan kerja tanpa kontrak

Faktor lain yang dinilai mengkhawatirkan oleh Robinson adalah meningkatnya kehadiran pihak yang ia sebut sebagai “pengganggu” dalam industri. Ia menggambarkan mereka sebagai pihak yang mengambil alih pekerjaan dari restoran atau hotel yang sudah mapan, lalu membubarkan dan memecahnya.

Menurut Robinson, praktik tersebut mendorong kerja tanpa kontrak dan kesepakatan kerja menjadi hal yang dianggap normal, sehingga merusak keamanan kerja.

Pandangan pelaku usaha: ada perbaikan, tetapi tidak merata

Pemilik restoran di Sunshine Coast, Jeremy Khoo, mengatakan sebelum membuka usahanya sendiri ia pernah mengalami ketidakadilan di tempat kerja. Ia menyebut di awal kariernya terdapat budaya yang mengharapkan pekerja untuk bekerja lebih lama tanpa dibayar untuk waktu tambahan.

Khoo menilai kondisi industri kini lebih peduli terhadap karyawan dibanding satu dekade lalu. Ia mengatakan telah melihat perubahan budaya menjadi lebih menghormati pekerja, meski ia mempertanyakan seberapa cepat perubahan itu berlangsung.

Namun, data survei menunjukkan pengalaman diperlakukan dengan hormat tidak dirasakan merata. Hanya 48% pekerja yang disurvei merasa diperlakukan terhormat di tempat kerja mereka, baik saat ini maupun di masa lalu. Selain itu, hanya 43% pekerja merasa mendapat dukungan di tempat kerja melalui pemberian umpan balik (feedback).

Serikat pekerja: banyak yang memilih pergi daripada melapor

Direktur eksekutif serikat pekerja, Godfrey Moase, mengatakan laporan tersebut bisa meremehkan skala masalah karena sejumlah pekerja yang pernah dibayar rendah atau mengalami pelecehan kemungkinan sudah keluar dari industri.

Menurutnya, banyak pekerja memilih meninggalkan pekerjaan ketimbang mencoba memperbaiki situasi, melaporkan, atau meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam survei. Ia menyebut pekerja bisa pergi karena tidak dibayar layak, mengalami pemotongan upah—baik legal maupun ilegal—atau menjadi sasaran pelecehan dari pelanggan.

Moase menilai temuan laporan ini mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap pekerja, termasuk dalam hal gaji.

Momentum pascapandemi untuk “mengatur ulang” industri

Robinson menilai kondisi pascapandemi adalah waktu yang tepat untuk menjadikan sektor restoran dan perhotelan lebih baik bagi para pekerja. Ia mengatakan industri mulai menyadari bahwa pasar tenaga kerja internasional dapat membantu pada musim sibuk atau kebutuhan jangka pendek, namun tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang karena pasokan pekerja terbatas.

Karena itu, ia mendorong adanya investasi besar pada tenaga kerja lokal yang sudah ada.