Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mendorong adanya regulasi afirmatif bagi pelaku usaha kuliner lokal agar lebih mampu bersaing di pusat perbelanjaan modern. Menurut Erwan, kebijakan khusus diperlukan untuk membantu pelaku usaha lokal mendapatkan akses sewa yang lebih terjangkau.

Pernyataan itu disampaikan Erwan saat menghadiri pembukaan pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Franchise Indonesia di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/5/2026).

Erwan menilai kehadiran restoran khas Indonesia di pusat-pusat perbelanjaan besar masih minim dibandingkan restoran mancanegara. Ia menyebut salah satu faktor yang membuat pelaku usaha lokal sulit bersaing adalah tingginya biaya sewa.

“Restoran Indonesia di mal besar paling hanya satu atau dua. Salah satu alasannya adalah kita sulit bersaing dari sisi harga,” ujar Erwan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (31/5/2026).

Karena itu, ia menilai pengelola pusat perbelanjaan perlu menyiapkan kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, terutama dalam hal biaya sewa, agar produk kuliner Indonesia dapat hadir dan bersaing di mal.

Ketua Asosiasi Franchise Indonesia Anang Sukandar turut menyoroti potensi besar Indonesia melalui kekayaan kuliner dan produk olahan lokal yang dinilai dapat menjadi kekuatan ekspor nasional. “Indonesia punya makanan khas dari berbagai daerah. Potensinya luar biasa. Yang harus kita dorong adalah produk hasil dan nilai tambahnya,” kata Anang.

Anang menambahkan, pengembangan usaha berbasis franchise dan kemitraan menjadi salah satu strategi untuk memperluas pasar sekaligus menjaga kualitas serta keunikan produk lokal. Ia menyebut IFBC menjadi ruang untuk pengembangan usaha.

Di tengah dinamika ekonomi global, Erwan menilai Jawa Barat perlu tetap adaptif dan mampu menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi baru melalui kegiatan kewirausahaan, termasuk melalui ajang IFBC Expo 2026. Menurutnya, pameran itu dapat mempertemukan pelaku usaha, calon mitra, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha melalui sistem kemitraan maupun franchise.

“Ekosistem yang saling menguatkan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, perluasan akses ekonomi, dan pembentukan kelas menengah produktif di Jabar,” ungkap Erwan.

Erwan juga mengapresiasi konsistensi Asosiasi Franchise Indonesia dalam mendorong pertumbuhan bisnis berbasis kemitraan di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional melalui penguatan ekosistem usaha dan kemitraan. Ia menyebut rasio kewirausahaan Indonesia saat ini sekitar 3,29 persen dari total angkatan kerja.

Dyah menilai angka tersebut perlu ditingkatkan hingga 10 persen sampai 12 persen agar Indonesia mampu menjadi negara maju. “Kami ingin melihat lebih banyak generasi muda terjun ke dunia usaha dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.