Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memperluas program pengabdian masyarakat melalui kolaborasi dengan BPR Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan fokus pada penguatan permodalan dan operasional usaha.
Kolaborasi tersebut diawali melalui pertemuan perdana di kantor BPRS BDW pada 3 April 2026. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menyusun strategi penguatan usaha, khususnya bagi UMKM sektor kuliner lokal yang dinilai memiliki dinamika operasional tinggi dan menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Salah satu UMKM yang mendapat pendampingan adalah usaha katering dan jajanan pasar milik Santika Wati (Murtini). Dosen pengabdi UMY, Syarif As’ad, menyebut usaha keluarga yang telah berjalan turun-temurun itu memiliki potensi pasar besar, namun masih memerlukan penguatan manajemen modern berbasis syariah agar dapat berkembang lebih optimal.
Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian UMY melakukan observasi lapangan pada 7 Mei 2026 untuk memetakan kondisi operasional usaha secara menyeluruh. Observasi mencakup kesiapan dapur produksi, higienitas pengolahan bahan baku, hingga tata kelola keuangan usaha.
Syarif menjelaskan, pendampingan dirancang secara holistik agar berdampak berkelanjutan. “Pendampingan yang kami lakukan hingga akhir Mei ini kami fokuskan pada pengembangan usaha kuliner secara menyeluruh. Kami melakukan efisiensi pada penataan skema biaya produksi katering agar lebih kompetitif, melakukan transformasi digital melalui penguatan pemasaran daring, serta membenahi manajemen pelayanan operasionalnya,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (25/5).
Selain aspek bisnis, kerja sama UMY dan BPRS BDW juga menekankan penguatan spiritualitas bisnis serta literasi keuangan syariah bagi pelaku usaha. Menurut Syarif, yang juga dosen Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) UMY, penguatan nilai syariah diperlukan agar pertumbuhan usaha tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga menekankan keberlanjutan.
“Melalui kerja sama dengan BPRS BDW, kami ingin mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam tata kelola usaha dan perencanaan keuangan mereka. Kami berharap pelaku UMKM binaan tidak hanya berkembang dari segi profitabilitas dan menjadi lebih mandiri, tetapi juga memiliki pemahaman literasi keuangan syariah yang kuat sehingga usaha yang dijalankan dapat membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar,” kata Syarif.
Model kolaborasi transdisipliner antara akademisi, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha ini diharapkan menjadi stimulus bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
