Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjarnegara didorong tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diimbau memprioritaskan bahan pangan lokal sebagai menu utama agar hasil pertanian dan peternakan warga terserap secara optimal.
Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKP) Banjarnegara, Firman Sapta Adi, kepada para Kepala SPPG dan yayasan pengampu SPPG dalam pertemuan di Aula Abdi Praja Setda Banjarnegara, Senin (2/2/2026).
Firman menekankan, program MBG memiliki dampak ekonomi yang besar jika rantai pasoknya melibatkan produsen lokal. Ia menyinggung potensi komoditas daerah seperti salak, kentang, dan ikan yang dinilai perlu terserap melalui program di wilayah sendiri.
Menurut Firman, kapasitas produksi pangan Banjarnegara dinilai memadai untuk menyuplai kebutuhan menu harian MBG. Produksi beras dan gabah disebut mencapai sekitar 176.000 ton per tahun. Sementara kentang tercatat sekitar 139.000 ton per tahun. Dari sektor peternakan, ketersediaan telur ayam mencapai 27 ton per hari, sedangkan ikan air tawar disiapkan sebagai salah satu sumber protein untuk menu MBG.
Dengan potensi tersebut, perputaran ekonomi dari pengadaan bahan baku MBG di Banjarnegara diperkirakan dapat menembus Rp1,4 miliar per hari, dengan peluang manfaat lebih besar bagi pelaku usaha lokal.
Di sisi lain, Kepala Dinperindagkop UKM Banjarnegara, Adi Cahyono PS, mengingatkan perlunya pengaturan menu antar-SPPG agar tidak memicu lonjakan harga bahan pangan di pasar. Ia menilai, jika kebutuhan bahan yang sama muncul serentak, pasokan bisa menipis dan harga berpotensi naik.
Adi mendorong adanya manajemen waktu dan substitusi komoditas, termasuk pengaturan jadwal menu antarwilayah agar serapan bahan baku lebih merata dan harga tetap stabil. Ia juga menyarankan yayasan pengampu SPPG menggandeng koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai mitra resmi penyedia bahan baku untuk menjaga legalitas transaksi sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Dari sisi pengawasan, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah Wilayah SPPG, Reza Mahendra, menyampaikan bahwa mulai tahun ini akan diberlakukan audit kepatuhan oleh inspektorat. Transparansi harga dan laporan keuangan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
Selain itu, Satgas MBG disebut telah diperkuat hingga tingkat kecamatan. Camat dan petugas Puskesmas akan memantau operasional SPPG di lapangan.
Saat ini terdapat 71 titik SPPG di Banjarnegara, dengan target pengembangan hingga 90 lokasi ke depan. Dengan pengawasan yang diperketat, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
