Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mengarahkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap bahan pangan dari produsen lokal. Langkah ini ditujukan untuk memangkas rantai distribusi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa di sekitar dapur MBG.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dapat menjadi peluang pasar bagi petani, peternak, dan pelaku usaha desa apabila pengadaan dilakukan langsung dari produsen setempat.
“Di samping untuk meningkatkan kualitas gizi anak supaya kuat, ini akan menggerakkan ekonomi lokal di desa sekitar dapur dan tentu selama dua tahun ini kita sudah arahkan SPPG yang ada untuk memenuhi kebutuhan dengan pangan lokal,” kata Dony di Sumedang, Senin.
Ia menjelaskan, pola pengadaan langsung tersebut dapat memotong rantai pasok yang selama ini membuat sebagian komoditas pertanian harus dibawa terlebih dahulu ke pasar di Bandung sebelum kembali didistribusikan kepada pembeli yang membutuhkan.
Potensi bahan pangan lokal di Sumedang dinilai memadai untuk mendukung pasokan dapur MBG. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, produksi padi Kabupaten Sumedang pada 2025 mencapai 294.027 ton gabah kering giling (GKG). Sementara itu, Open Data Kabupaten Sumedang mencatat populasi ayam petelur sebanyak 542.778 ekor dan ayam pedaging 2.580.280 ekor.
Data Open Data Kabupaten Sumedang juga mencatat populasi sapi potong sebanyak 43.080 ekor dan sapi perah 3.741 ekor, yang menunjukkan potensi peternakan lokal dalam mendukung rantai pasok pangan daerah.
Dony menambahkan, pemerintah daerah telah mengarahkan dapur MBG untuk menggunakan bahan baku dari daerah sendiri serta memperkuat kerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes). Pemkab juga mendorong keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyediaan kebutuhan pangan.
“Kami juga mendorong program-program masyarakat. Misalnya, memelihara ayam, misalnya menanam dalam ember atau bioflok,” ujarnya.
Menurutnya, produksi masyarakat dalam skala kecil tetap dapat dihimpun untuk memenuhi kebutuhan dapur, terutama untuk komoditas sayuran hijau seperti kangkung dan bayam. Namun, ia menekankan pentingnya kepastian pasokan dan kesesuaian dengan kebutuhan pengolahan makanan.
“Nanti walaupun sedikit-sedikit, kalau setiap lingkungan itu memelihara atau memproduksi, dapur punya kepastian pasokan. Karena dapur harus ada kepastian pasokannya,” katanya.
Melalui pola pengadaan berbasis produsen lokal, Pemkab Sumedang berharap belanja kebutuhan MBG dapat memberi manfaat ekonomi lebih luas, mulai dari membuka akses pasar bagi petani dan peternak hingga meningkatkan perputaran uang di desa, sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi dapur penyedia makanan.
