Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mengarahkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyerap bahan pangan dari produsen lokal. Langkah ini ditujukan untuk memangkas rantai distribusi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dapat menjadi peluang pasar bagi petani, peternak, dan pelaku usaha desa apabila pengadaan bahan baku dilakukan langsung dari produsen di daerah setempat.
“Di samping untuk meningkatkan kualitas gizi anak supaya kuat, ini akan menggerakkan ekonomi lokal di desa sekitar dapur dan tentu selama dua tahun ini kita sudah arahkan SPPG yang ada untuk memenuhi kebutuhan dengan pangan lokal,” kata Dony di Sumedang, Senin.
Menurut dia, pola pengadaan langsung dari daerah dapat memangkas rantai pasok yang sebelumnya membuat sebagian komoditas hasil pertanian harus dibawa ke pasar di Bandung sebelum kembali didistribusikan kepada pembeli yang membutuhkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat produksi padi Kabupaten Sumedang pada 2025 mencapai 294.027 ton gabah kering giling (GKG). Sementara itu, data Open Data Kabupaten Sumedang mencatat populasi ayam petelur sebanyak 542.778 ekor dan ayam pedaging 2.580.280 ekor.
Open Data Kabupaten Sumedang juga mencatat populasi sapi potong sebanyak 43.080 ekor dan sapi perah 3.741 ekor. Data tersebut menunjukkan potensi peternakan lokal yang dapat mendukung rantai pasok pangan daerah.
Dony menyampaikan pemerintah daerah telah mengarahkan dapur MBG untuk menggunakan bahan baku dari daerah sendiri. Selain itu, Pemkab Sumedang memperkuat kerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes) dan mendorong keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyediaan kebutuhan pangan.
“Kami juga mendorong program-program masyarakat. Misalnya, memelihara ayam, misalnya menanam dalam ember atau bioflok,” ujarnya.
Ia menjelaskan produksi masyarakat dalam skala kecil dapat dihimpun untuk memenuhi kebutuhan dapur, terutama komoditas sayuran hijau seperti kangkung dan bayam. Namun, ia menekankan pentingnya kepastian pasokan dan kesiapan pengolahan makanan.
“Nanti walaupun sedikit-sedikit, kalau setiap lingkungan itu memelihara atau memproduksi, dapur punya kepastian pasokan. Karena dapur harus ada kepastian pasokannya,” kata Dony.
Melalui pola pengadaan tersebut, Pemkab Sumedang berharap belanja kebutuhan MBG dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, mulai dari membuka akses pasar bagi petani dan peternak hingga meningkatkan perputaran uang di desa, sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan bagi dapur penyedia makanan.
