Pemerintah menetapkan kuota pengadaan daging sapi dan kerbau dari luar negeri untuk memastikan pasokan daging ruminansia tetap terjaga sepanjang 2026. Kebijakan ini diambil guna menutup selisih antara kebutuhan konsumsi nasional dan kemampuan produksi dalam negeri yang dinilai belum sepenuhnya mencukupi.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan kebutuhan daging ruminansia nasional pada 2026 diperkirakan mencapai 794,3 ribu ton. Sementara itu, produksi domestik masih terbatas, sehingga impor tetap menjadi bagian dari strategi pemenuhan pangan.
Untuk 2026, pemerintah mengalokasikan impor sapi dan kerbau bakalan sebanyak 700 ribu ekor yang seluruhnya diberikan kepada sektor swasta. Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan pasokan daging sekitar 189,7 ribu ton. Selain itu, pemerintah membuka ruang impor daging sapi dan kerbau bagi pelaku usaha swasta sebesar 30 ribu ton.
“Kuota impor sapi sudah ditetapkan dan tidak ada yang dipersulit. Semuanya jelas. Sementara alokasi untuk BUMN memiliki fungsi khusus untuk menjaga stabilitas harga,” kata Amran di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Amran menjelaskan, peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam impor daging bersifat strategis sebagai instrumen intervensi pasar. Berbeda dengan impor bakalan yang berorientasi pada kegiatan usaha, impor oleh BUMN ditujukan untuk menjaga harga tetap terkendali ketika terjadi gejolak di pasar. “Ini bukan soal pengurangan kuota, tetapi memastikan negara memiliki instrumen stabilisasi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi dan Kerbau per 6 Januari 2026, Bapanas mencatat stok awal nasional sebesar 41,7 ribu ton. Stok tersebut merupakan sisa pasokan 2025 dan dinilai cukup kuat untuk menopang kebutuhan awal tahun, termasuk menghadapi Ramadan dan Idulfitri pada Februari–Maret 2026.
Sepanjang 2026, produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri diproyeksikan mencapai 421,2 ribu ton. Dengan tambahan pasokan dari pemotongan sapi dan kerbau bakalan impor serta impor daging, total ketersediaan nasional diperkirakan mencapai 949,7 ribu ton, atau berada di atas proyeksi kebutuhan konsumsi nasional.
Di sisi cadangan, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk daging sapi dan kerbau juga dilaporkan dalam kondisi aman. Hingga 22 Januari 2026, stok CPP daging sapi tercatat 8 ribu ton dan daging kerbau sekitar 3 ribu ton. Dari jumlah itu, ID FOOD mengelola sekitar 11 ribu ton, sementara Perum Bulog menyimpan 18 ton.
Pemerintah menyatakan terus memperkuat cadangan tersebut bersama BUMN pangan, termasuk melalui penyaluran rutin dalam program intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah daerah.
Amran menegaskan impor yang dilakukan oleh BUMN ditujukan untuk kepentingan masyarakat. “Daging impor BUMN bukan untuk konsumsi internal, tetapi untuk menjaga pasar tetap stabil. Ketika harga melonjak, negara harus hadir,” katanya.
Terkait potensi penyimpangan harga, Bapanas menyebut menemukan indikasi ketidaksesuaian harga dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk melakukan pengecekan langsung. “Di mana pun praktiknya terjadi, pasti akan terdeteksi,” tutup Amran.
