Jakarta — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan koperasi berpeluang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik sebagai penyuplai bahan baku maupun pengelola dapur. Peran tersebut, menurut dia, dapat dijalankan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, dengan menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola penyelenggaraan MBG.
“Itu semua bisa dilakukan melalui Kopdes/Kel Merah Putih. Kita tunggu Perpresnya,” ujar Budi Arie usai rapat koordinasi tingkat menteri tentang penyelenggaraan MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (26/6).
Dalam rapat yang turut membahas rancangan Perpres tata kelola MBG, Budi Arie menjelaskan bahwa sebelumnya pihak yang dapat bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah yayasan. Melalui Perpres yang sedang dibahas, koperasi disebut akan mendapat kesempatan yang sama untuk bermitra dengan BGN dalam membangun SPPG serta menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan MBG.
Budi Arie menilai Perpres tersebut dapat membuka ruang partisipasi koperasi secara lebih luas dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat dan MBG, sebagaimana mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Ia juga menyebut koperasi sekunder dapat berperan sebagai agregator bagi koperasi-koperasi primer produsen penyedia bahan baku pokok.
Selain itu, koperasi dinilai dapat bertindak sebagai konsolidator produk anggota petani dan nelayan, sekaligus menjamin penyerapan hasil produksi. Dalam konteks Kopdes/Kel Merah Putih, koperasi disebut dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, yang juga mendukung tugas BGN serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025.
Kementerian Koperasi, kata Budi Arie, mendorong agar materi muatan Perpres selaras dengan mandat Inpres tersebut, yakni pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat dan MBG dilakukan melalui Kopdes/Kel Merah Putih, sehingga pelibatan koperasi dapat berjalan optimal. Ia juga menyampaikan dorongan pelibatan pemerintah daerah melalui pembentukan satgas MBG, serupa dengan Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih.
“Intinya, Perpres MBG akan memaksimalkan peran koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih dalam pelaksanaan program MBG,” kata Budi Arie.
Data yang disampaikan menyebutkan sekitar 284 koperasi telah bermitra sebagai pemasok (supplier) dan 319 koperasi diusulkan sebagai pemasok. Selain itu, 59 koperasi disebut masih dalam proses pengajuan, sementara 13 koperasi sudah menjadi SPPG sebagai langkah awal dan menunggu verifikasi BGN untuk menjadi dapur SPPG.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan hingga saat ini telah ada lebih dari 1.800 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sekitar 5,5 juta orang. Ia juga menyebut anggaran yang terserap baru Rp5 triliun.
“Kita sedang membahas Perpres tentang percepatan, karena kita memiliki target 82,9 juta orang penerima manfaat pada akhir tahun ini,” ujar Zulkifli Hasan. Ia berharap Perpres terkait tata kelola MBG dapat rampung pada pekan ini, sehingga percepatan program dapat dilakukan dengan total anggaran sebesar Rp121 triliun.
