Presiden Prancis Emmanuel Macron menjamu Presiden Prabowo Subianto dalam acara jamuan makan malam di Istana Élysée, Paris, pada Jumat (23/1) malam waktu setempat. Macron menyampaikan sejumlah fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut melalui siaran resmi yang dikutip di Jakarta, Sabtu.
Prabowo tiba di Paris pada Jumat siang setelah melanjutkan lawatan dari Davos, Swiss. Sehari sebelumnya, Kamis (22/1), Prabowo menyampaikan pidato khusus (special address) dalam Annual Meeting World Economic Forum di Davos.
Di Paris, Prabowo memenuhi undangan Macron untuk menghadiri jamuan makan malam di Istana Élysée. Jamuan ini disebut bukan yang pertama, mengingat pada 2025 Prabowo juga pernah dijamu oleh Macron, serta pada Juli 2024 ketika Prabowo masih berstatus presiden terpilih.
“Senang menyambut hari ini di Paris Presiden Indonesia, Prabowo Subianto,” ujar Macron dalam siaran resminya.
Macron menyatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Prancis di berbagai bidang, serta menyebut adanya keselarasan pandangan kedua negara mengenai isu global dan internasional yang ingin didorong Prancis dalam kerangka kepemimpinannya di G7. Namun, Macron tidak merinci lebih lanjut bentuk “keselarasan pandangan” yang dimaksud.
Dalam konteks isu global, pemberitaan juga menyinggung pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump. Indonesia disebut resmi bergabung sebagai anggota dan menjadi salah satu negara penandatangan piagam pembentukan dewan tersebut, yang berlangsung di sela rangkaian World Economic Forum di Davos pada Kamis.
Sementara itu, Macron secara terbuka menyatakan Prancis menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Prancis, menurut pernyataan yang disampaikan, masih lebih mempercayai lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalankan fungsi pemulihan stabilitas dan pemeliharaan perdamaian di Gaza, Palestina.
Pemerintah Prancis juga menyatakan Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Trump berada di luar kerangka yang disepakati bersama terkait pemulihan Gaza dan dinilai menyisakan banyak pertanyaan serius, terutama jika dikaitkan dengan keberadaan PBB, prinsip-prinsip yang disepakati negara-negara anggota, serta struktur PBB sebagai lembaga dunia yang diakui untuk terlibat dalam pemulihan selama masa gencatan senjata dan pascaperang.
