Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo pada Jumat (23/1/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami perkara dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Dito dibutuhkan penyidik untuk menelusuri asal-usul pemberian kuota haji tambahan. Penelusuran itu, kata Budi, berfokus pada periode sejak kunjungan kerja Dito bersama Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi.
Menurut Budi, Dito dinilai mengetahui latar belakang pemberian tambahan kuota ibadah haji sehingga keterangannya diperlukan dalam proses penyidikan. “Jadi memang Pak Dito ini mengetahui latar belakang asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji, sehingga penyidik membutuhkan keterangan dari Pak Dito ini untuk dijelaskan dalam proses penyidikan perkara ini. Artinya ini kan pra-diskresi ya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).
Budi menambahkan, keterangan yang disampaikan Dito diharapkan dapat melengkapi sekaligus menguatkan alat bukti yang telah diperoleh penyidik sebelumnya, agar perkara dugaan korupsi kuota haji tersebut dapat diungkap secara jelas.
Dito, yang juga politisi Partai Golkar, tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.50 WIB dan keluar sekitar pukul 16.10 WIB. Ia menjalani pemeriksaan kurang lebih tiga jam.
Usai pemeriksaan, Dito menjelaskan pengalamannya mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023. Ia menyebut sejumlah menteri ikut dalam rombongan tersebut untuk menandatangani kerja sama di berbagai sektor dengan pemerintah Arab Saudi.
Dito mengatakan agenda yang terkait dirinya berlangsung dalam kapasitas sebagai Menpora, termasuk menyatakan dukungan atas penyelenggaraan piala dunia sepak bola di Arab Saudi. Adapun pembahasan terkait kuota haji, menurut Dito, muncul saat Presiden Jokowi makan siang dengan Pangeran Arab Muhammad bin Salman (MBS).
Namun Dito menekankan pertemuan itu tidak secara spesifik membahas kuota haji, melainkan juga mencakup isu lain seperti investasi di Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). “Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan,” kata Dito.
Sementara itu, saat ditanya kemungkinan keterkaitan pemeriksaan Dito dengan mertuanya, Fuad Hasan, yang disebut sebagai bos Biro Perjalanan Haji dan Umrah Maktour, Budi Prasetyo tidak memberikan jawaban pasti. Ia menyatakan penyidik akan mendalami keterlibatan pihak ketiga, termasuk asosiasi maupun penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), dalam perkara tersebut.
KPK menyatakan pendalaman akan terus dilakukan dengan memanggil pihak-pihak yang dinilai dapat melengkapi keterangan yang telah diperoleh penyidik untuk mengungkap rangkaian peristiwa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini.
