Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperketat pengawasan arus distribusi pangan di pasar tradisional menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Kota Bekasi sebagai wilayah dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat pada awal 2026.
Langkah antisipasi ini dinilai penting karena tren kenaikan harga pangan kerap terjadi menjelang bulan Ramadan. Berdasarkan laporan BPS Jawa Barat, inflasi Kota Bekasi pada Januari 2026 tercatat sebesar 0,07 persen secara bulanan (month to month) dan tahun kalender (year to date). Sementara inflasi tahunan (year on year) mencapai 3,37 persen, tertinggi di antara 10 kota/kabupaten lain di provinsi tersebut.
Merespons data itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagperin) Kota Bekasi menetapkan status siaga pemantauan, terutama terhadap komoditas pangan yang rentan bergejolak (volatile food). Pengawasan difokuskan pada rantai pasok bawang dan aneka jenis cabai yang produksinya sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Kepala Disdagperin Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, menyebut fluktuasi harga bahan pokok menjelang Ramadan merupakan siklus tahunan yang perlu diantisipasi. Menurutnya, curah hujan tinggi berpotensi menghambat distribusi dari daerah penghasil sehingga pasokan bisa berkurang, meski saat ini belum terjadi kenaikan harga.
“Apalagi seperti pada musim hujan seperti ini, turut berdampak dari pasokan yang tidak banyak. Karena tergantung dari wilayah pemasok, meski saat ini belum terjadi kenaikan harga,” ujar Ika dalam keterangannya, Senin (02/02/26).
Ika menegaskan, meski harga di pasar masih relatif stabil, potensi lonjakan tetap terbuka. Ia menyinggung pengalaman sebelumnya ketika kenaikan harga daging dan bumbu dapur kerap memicu keresahan masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Untuk mitigasi, Disdagperin menyiapkan skema intervensi bila ditemukan lonjakan harga yang dinilai tidak wajar. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan pemerintah pusat, disebut akan diaktifkan jika grafik harga menunjukkan tren yang tidak terkendali.
“Kita tetap memantau juga yang pasti, biasanya ada kabar resmi juga dari Bulog. Apabila harga bahan pokok semakin tidak terkendali, kita upayakan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Pusat untuk segera meminimalisir kenaikan,” pungkasnya.
