PATI—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati merespons keluhan masyarakat terkait menu program makan bergizi gratis (MBG). Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menilai komplain mengenai menu merupakan tanggung jawab kepala dapur, sehingga pengelola Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) diminta lebih memperhatikan kualitas makanan dan standar gizi.

Ali menyebut dalam struktur SPPG terdapat kepala, ahli gizi, dan akuntan yang berperan menyusun serta menentukan menu, termasuk perhitungan biaya dalam rancangan menu yang diajukan. Menurutnya, kelayakan menu menjadi bagian dari tanggung jawab pihak-pihak tersebut, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan.

“Termasuk di SPPG kan ada kepala, ahli gizi, dan akuntan. Mereka yang menentukan menu, ketika mengajukan rancangan menu sudah disusun menunya ini harganya sekian. Jadi layak atau tidak ya mereka, tapi kita yang memiliki fungsi kontrol harus diingatkan,” kata Ali, Rabu, 18 Maret 2026.

Di sisi lain, Ali mengapresiasi kritik dan masukan masyarakat terhadap pelaksanaan program nasional itu. Ia menilai partisipasi publik penting sebagai bagian dari pengawasan, namun meminta agar kritik tidak diarahkan untuk menjatuhkan program.

“MBG kita juga minta masukan, pada prinsipnya kita punya fungsi kontrol. Kita mengingatkan jangan men- justice jangan menjatuhkan program dari Pak Presiden,” imbuhnya.

Ali berharap, dengan pengawasan dan masukan masyarakat, setiap SPPG dapat terus berbenah sehingga pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dan berkelanjutan.