Pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis menyatakan masih harus mendatangkan sebagian bahan baku dari luar daerah. Keterbatasan pasokan produk lokal dinilai membuat kebutuhan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari wilayah setempat.
Kondisi itu terungkap dalam dengar pendapat yang digelar DPRD Kabupaten Ciamis bersama para pengelola dapur MBG di Ruang Sidang Utama DPRD Ciamis, Kamis, 29 Januari 2026. Pertemuan diikuti 50 ketua yayasan pengelola, dipimpin Wakil Ketua DPRD Ciamis Komar, didampingi Ketua Komisi B Awan Setiawan dan Ketua Komisi D Zaenal Arifin.
Di Kabupaten Ciamis tercatat terdapat 167 dapur SPPG yang bertugas memenuhi kebutuhan 336.000 penerima manfaat. Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa belum semua yayasan pengelola mengikat kerja sama dengan pihak-pihak penyangga pasokan seperti badan usaha milik desa (BUMDes), Kelompok Wanita Tani, dan koperasi desa. Namun, sekalipun ada upaya kerja sama, tidak semua kebutuhan pengadaan dapat dipenuhi sehingga pengelola mencari produk peternakan dan pertanian dari luar.
Ketua Yayasan Bina Sosial Sukatani, Kecamatan Banjarsari, Bagus, mengatakan pada prinsipnya pihaknya harus bekerja sama dengan BUMDes untuk menyerap produk setempat. Akan tetapi, karena ketersediaan produk terbatas, pengadaan sebagian bahan baku terpaksa dilakukan dari luar daerah.
Bagus mencontohkan kebutuhan telur di dapur SPPG dapat mencapai 3.000 butir, sementara BUMDes setempat disebut hanya mampu memasok maksimal 700 butir. Kekurangan pasokan itu kemudian ditutupi dengan pembelian dari luar.
Ia juga menyebutkan di sekitar dapur yang dikelolanya terdapat lima pabrik tahu dan lima pabrik tempe. Terkait pemenuhan kebutuhan dari produsen tersebut, pihak yayasan melakukan konsultasi dengan pemerintah desa, dan pengaturan giliran pasokan diatur oleh desa. Selain itu, kebutuhan sayuran disebut masih harus dipenuhi dengan membeli dari Kota Banjar.
Bagus menambahkan, pemenuhan daging ayam juga menjadi persoalan yang perlu diatasi. Ia mengusulkan agar pemerintah membuat rumah potong di Banjarsari sehingga jarak dan waktu tempuh dapat dipersingkat. Menurutnya, perjalanan dari Ciamis bisa memakan waktu hingga dua jam.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Ciamis Awan Setiawan mengatakan DPRD sengaja mengundang seluruh ketua yayasan pengelola MBG untuk meminta penjelasan. Ia menyebutkan ada tiga pilar yang menjadi perhatian, yakni penyerapan tenaga kerja, pelaksanaan MBG, dan dampaknya terhadap ekonomi.
Menurut Awan, dua aspek telah terpenuhi karena dapur sudah menyerap tenaga kerja dan menyiapkan makanan MBG. Namun, dari sisi ekonomi, DPRD belum melihat geliat ekonomi di daerah, sehingga meminta penjelasan dari yayasan pengelola MBG.
