PACITAN — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan perlunya pengawasan ketat di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama sejak tahap awal kedatangan bahan baku. Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan bahwa kesalahan memilih bahan sejak awal dapat berujung pada insiden keamanan pangan yang serius.
Pernyataan itu disampaikan Nanik dalam pengarahan kepada Ahli Gizi, Akuntan, dan Chef se-Kabupaten Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek di Hurya Ballroom, Pacitan, pada akhir pekan Februari 2026. Ia menekankan pengawas gizi, pengawas keuangan, dan Asisten Lapangan (Aslap) wajib melakukan pengecekan bersama saat bahan baku tiba di dapur Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG).
Nanik meminta bahan yang menunjukkan tanda tidak layak segera dikembalikan kepada mitra. “Bahan baku kalau memang dari awal sudah ada tanda-tanda ayam itu nggak sehat, sayuran nggak sehat, tahu mungkin nggak sehat, segera kembalikan ke mitra,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Senin (9/2).
Selain kualitas bahan, Nanik juga menyoroti praktik intervensi mitra SPPG yang dinilai kerap terjadi di dapur MBG, khususnya terkait menu. Ia meminta pengawas gizi dan pengawas keuangan bersikap tegas jika mitra mencoba mengubah menu yang telah disusun Ahli Gizi.
Menurut Nanik, alasan bahwa Ahli Gizi masih junior atau tidak memahami harga pangan kerap digunakan untuk menekan dapur agar mengikuti keinginan mitra. Ia menegaskan penyusunan menu bukan urusan mitra dan meminta setiap upaya perubahan dilaporkan. Nanik juga menyatakan akan memberikan sanksi tegas, termasuk penghentian sementara operasional dapur, apabila ditemukan intervensi.
Ia menilai intervensi tersebut bukan semata bentuk kepedulian, melainkan upaya menekan biaya demi keuntungan. Nanik memperingatkan bahwa pemilihan produk yang kualitasnya kurang baik dapat menjadi celah terjadinya keracunan, yang menurutnya berawal dari pemilihan bahan baku yang tidak benar.
Dalam pengarahan itu, Nanik turut menekankan pentingnya pemahaman teknis penanganan bahan makanan dan penggunaan peralatan dapur. Ia mencontohkan kasus di Magelang, Jawa Tengah, ketika ayam mentah disimpan di chiller bersuhu 19 derajat Celsius, jauh dari standar aman di bawah 5 derajat. Menurutnya, kondisi tersebut memicu salmonella hingga menyebabkan keracunan yang berdampak pada sekitar 200 orang.
Kasus lain disebut terjadi di Boyolali, ketika salah satu SPPG hanya disediakan chiller dan kulkas bekas dalam kondisi bermasalah. Nanik meminta para chef yang memahami aspek teknis peralatan berani melaporkan kondisi tersebut dan meminta penggantian.
Ia menegaskan penyediaan peralatan dapur yang layak merupakan tanggung jawab mitra, bukan dapur MBG. Mitra yang abai, kata Nanik, akan dikenai sanksi penghentian sementara. Ia juga meminta peralatan yang digunakan harus sesuai petunjuk teknis dan tidak dipaksakan jika tidak layak pakai.
Penegasan BGN ini menjadi pengingat bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan publik. Ketelitian dalam pemeriksaan bahan, disiplin teknis penyimpanan, serta ketegasan menolak intervensi dinilai menjadi kunci agar program berjalan aman dan sesuai standar.
