PACITAN — Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti pentingnya pengawasan ketat di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pemeriksaan bahan baku yang baru tiba hingga pemakaian peralatan penyimpanan yang memenuhi standar keamanan pangan.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pengawas gizi, pengawas keuangan, dan Asisten Lapangan (Aslap) wajib melakukan pengecekan bersama saat bahan baku datang ke dapur Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG). Arahan itu disampaikan saat pengarahan kepada Ahli Gizi, Akuntan, dan Chef se-Kabupaten Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek di Hurya Ballroom, Pacitan, pada akhir pekan Februari 2026.
Nanik menilai, kesalahan memilih bahan sejak awal berisiko memicu insiden keamanan pangan. Ia meminta bahan yang menunjukkan tanda-tanda tidak layak segera dikembalikan kepada mitra. “Bahan baku kalau memang dari awal sudah ada tanda-tanda ayam itu nggak sehat, sayuran nggak sehat, tahu mungkin nggak sehat, segera kembalikan ke mitra,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Senin (9/2).
Selain kualitas bahan, Nanik juga menyinggung praktik intervensi mitra SPPG yang disebut kerap terjadi di dapur MBG. Ia meminta pengawas gizi dan pengawas keuangan bersikap tegas apabila ada upaya mengubah menu yang sudah disusun Ahli Gizi. Menurutnya, dalih bahwa Ahli Gizi masih junior atau tidak memahami harga pangan kerap digunakan untuk menekan dapur agar mengikuti keinginan mitra.
Nanik menegaskan penyusunan menu merupakan kewenangan Ahli Gizi dan tidak boleh diubah oleh mitra. Ia meminta agar dugaan intervensi dilaporkan dan menyatakan akan menjatuhkan sanksi, termasuk penghentian sementara operasional dapur. “Laporkan ke saya. Kalau ada intervensi saya tutup langsung dapurnya. Nggak boleh… Nggak boleh… (Penyusunan menu) nggak ada urusan dengan Mitra. Apalagi mengubah menu (yang telah disusun) Ahli Gizi. Kalau ada yang berani mengubah, saya suspend! Biar mereka rasakan,” kata Nanik yang juga menjabat Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga Pelaksana Program MBG.
Ia menilai intervensi tersebut bukan semata kepedulian, melainkan upaya menekan biaya demi keuntungan. Nanik mengingatkan, keputusan memilih bahan yang tidak sesuai standar dapat berdampak pada kualitas dan keselamatan pangan. “Karena saya tahu, mereka akan memilihkan produk yang kurang bagus, supaya bisa ambik untung banyak. Awas saja! Ini yang bikin keracunan mulai dari pemilihan bahan baku yang nggak bener,” ujarnya.
Dalam pengarahan itu, Nanik juga menekankan pentingnya pemahaman teknis terkait penanganan bahan makanan dan penggunaan peralatan dapur. Ia mencontohkan kasus di Magelang, Jawa Tengah, ketika ayam mentah disimpan di chiller bersuhu 19 derajat Celsius, padahal standar aman disebut berada di bawah 5 derajat. “Ada di Magelang, (ayam itu) disimpan di chiller dengan suhu cuma 19 derajat. Ini sama dengan mengungkep ayam mentah. Akibatnya salmonella datang dan terjadilah keracunan di Magelang, 200 orang teler,” ungkapnya.
Kasus lain disebut terjadi di Boyolali, ketika mitra di salah satu SPPG hanya menyediakan chiller dan kulkas bekas dalam kondisi bermasalah. Nanik meminta para chef yang memahami kondisi teknis peralatan agar melaporkan dan meminta penggantian. Ia menegaskan penyediaan alat dapur yang layak merupakan tanggung jawab mitra, dan kelalaian dapat berujung pada sanksi penghentian sementara.
“Kalau alat-alat rusak, Chef saya minta, tolong beritahu bahwa alat yang tidak layak dipakai. Jangan dipaksakan. Minta! Karena kita sewa. Kalau ada alat rusak, harus Mitra yang ganti. Peralatan minta yang bagus, seperti apa di juknisnya. Jangan kayak di Boyolali, chillernya bekas, kulkasnya bekas, semuanya bekas. Ini kan kurang ajar. Dia terima 6 juta sehari tapi barang bekas ditaruh,” kata Nanik.
BGN menilai ketelitian pemeriksaan bahan, disiplin pada standar teknis, serta ketegasan menolak intervensi menjadi faktor penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan publik.
