Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, wajib menyerap bahan pangan lokal dari masyarakat sekitar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, mengatakan pemanfaatan bahan pangan lokal merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis (juknis) program.
“Berdasarkan juknis, dapur SPPG mengambil bahan baku dari masyarakat setempat, kalau di sekitar tidak ada, baru bisa mencari bahan baku ke wilayah yang lain,” ujar Gusti Yudha saat sosialisasi MBG bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren.
Gusti menjelaskan, meski bahan baku diambil dari masyarakat, dapur SPPG tidak dapat melakukan pembelian dalam jumlah kecil. Pengadaan dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pasokan yang masuk sesuai kebutuhan dapur.
Ia menambahkan, masyarakat dapat berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes untuk mengumpulkan bahan pangan sebelum disetorkan ke SPPG dalam jumlah besar. Mekanisme ini diharapkan membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di Manokwari.
BGN juga mendorong masyarakat yang sebelumnya berhenti bertani atau beternak agar kembali aktif, mengingat dapur SPPG memerlukan pasokan bahan makanan yang stabil dan beragam.
Dalam program MBG, standar biaya ditetapkan Rp15.000 per porsi. Rinciannya, Rp10.000 dialokasikan untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional dan tenaga kerja, serta Rp2.000 untuk keuntungan mitra dan yayasan pengelola.
Untuk menjaga kualitas gizi dan kebersihan menu, BGN saat ini membatasi kapasitas produksi setiap SPPG. Jika sebelumnya satu dapur dapat mengolah 3.000–4.000 porsi, kini kapasitas dibatasi menjadi 2.500–3.000 porsi per hari.
BGN menyatakan implementasi MBG tidak hanya ditujukan menurunkan angka gizi buruk, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, dan usaha kecil lokal dalam rantai pasokan.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengapresiasi meluasnya pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Manokwari maupun Papua Barat. Menurutnya, program ini berkontribusi pada upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Penting dalam implementasi Program MBG agar bahan baku makanan bergizi diambil dari petani lokal Kabupaten Manokwari untuk mendukung ekonomi masyarakat,” kata Obet.
Berdasarkan data BGN perwakilan Papua Barat, saat ini terdapat 35 dapur SPPG di provinsi tersebut. Sebanyak 20 dapur berada di Kabupaten Manokwari.
