JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan terbuka terhadap kritik serta unggahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari masyarakat. Langkah ini disebut sebagai bagian dari keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan masyarakat, termasuk orang tua siswa, guru, dan pihak sekolah, dipersilakan mengunggah foto maupun video menu MBG ke media sosial. Unggahan dapat mencakup menu yang dinilai baik maupun menu yang dianggap bermasalah, termasuk apabila dinilai tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp10.000 per porsi.
“Kami tidak pernah melarang siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik dalam rilis yang diterima media, Minggu (1/2).
Nanik juga mendorong agar setiap unggahan disertai informasi rinci, seperti waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan.
Menurut Nanik, keterlibatan aktif masyarakat penting untuk memperkuat transparansi program sekaligus memperluas pengawasan, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah unit pelaksana SPPG yang banyak.
“Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” ujarnya.
Dukungan terhadap keterbukaan tersebut juga disampaikan Anggota DPR RI Komisi IX Netty Prasetiyani. Ia menilai, karena MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia, pengawasan tidak dapat bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja.
“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” kata Netty.
Dalam rilis itu juga disebutkan, sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG terus diperkuat dari sisi kebijakan dan pengawasan. Presiden disebut telah meminta penguatan standardisasi dan kepatuhan pelaksanaan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang muncul selama implementasi.
BGN menyatakan laporan masyarakat akan menjadi bahan verifikasi lapangan dan perbaikan teknis, baik terkait kualitas menu, distribusi, maupun kepatuhan penyedia terhadap standar anggaran dan gizi. Upaya ini diharapkan mempercepat respons korektif serta mencegah temuan serupa terulang.
Melalui pendekatan terbuka dan kolaboratif, pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan luas dari sisi cakupan, tetapi juga terjaga mutunya dan akuntabel. Keterlibatan publik diposisikan sebagai mitra strategis untuk memastikan program tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak.
