BERITA TERKINI
Badan Gizi Nasional Jelaskan Angka Rp10 Ribu untuk Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional Jelaskan Angka Rp10 Ribu untuk Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa angka Rp10 ribu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan biaya rata-rata berdasarkan hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut merespons keterangan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut angka tersebut sebagai rata-rata. “Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi,” kata Dadan, Selasa (3/12/2024).

Dadan menegaskan, BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan penyusunan menu harian. Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti pengeluaran riil (at cost), bukan untuk pembelian makanan matang. “Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost,” ujarnya.

Menurut Dadan, standar komposisi gizi tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut. “Standar komposisi gizi tetap diutamakan,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dana Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN, dengan mekanisme subsidi silang yang dilakukan secara internal. Dadan kembali menekankan bahwa BGN tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku sesuai biaya riil. “Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost,” katanya.

Sebelumnya, Dadan menyatakan alokasi anggaran tahunan untuk MBG tetap mengacu pada APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun. Ia menyebut uji coba nasional pada Desember 2024 dilakukan di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, serta sejumlah daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Ia menambahkan, hasil uji coba nasional tersebut akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah. “Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan.