Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bergantung pada kepercayaan publik terhadap integritas pengelola di lapangan. Karena itu, seluruh dapur produksi diwajibkan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada wali murid terkait tata kelola menu harian.
Komitmen pembenahan keterbukaan informasi tersebut menjadi fokus dalam Kegiatan Pemantauan Lapangan Operasional MBG oleh tim pembina daerah. Pemantauan dilakukan di area dapur produksi SPPG Kemiling hingga ruang kelas di SDN 4 Sumberejo dan SMAN 7 Bandar Lampung pada Senin, 13 Juli 2026.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan pemerintah daerah tidak ingin program pemenuhan gizi ini berjalan tanpa ruang koreksi dari luar. “Pemerintah daerah tidak ingin program pemenuhan gizi ini tertutup dari koreksi luar,” kata Rahmat.
Dalam masa evaluasi, salah satu poin yang ditekankan adalah keharusan setiap pengelola SPPG memasang papan informasi yang memuat daftar menu beserta harga makanan secara terbuka. Kebijakan ini ditujukan agar komite sekolah dan masyarakat dapat memantau langsung penggunaan anggaran serta kualitas makanan yang disajikan.
Selain menargetkan pemenuhan nutrisi siswa, Pemprov Lampung juga mengoptimalkan program nasional tersebut sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Gubernur Mirza mewajibkan pasokan bahan baku—mulai dari beras, telur, sayuran, hingga daging—berasal dari produksi petani lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pemprov menilai integrasi pasokan lokal ini efektif menghidupkan ekosistem usaha kecil di sekitar sekolah. Melalui pengawasan berkala yang melibatkan tim Kejaksaan, pemerintah berharap MBG dapat memberi dampak ganda, yakni meningkatkan derajat kesehatan generasi muda sekaligus menstimulus kesejahteraan pelaku usaha mikro di Provinsi Lampung.
