JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan stok daging sapi dan kerbau saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga Ramadhan.
Amran menjelaskan, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi/Kerbau per 6 Januari 2026, stok daging sapi dan kerbau pada Januari 2026 tercatat sebesar 41.700 ton. Stok tersebut merupakan carry over dari tahun 2025 dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Februari–Maret mendatang.
Di luar stok awal tersebut, pemerintah juga telah menetapkan kuota impor sapi/kerbau bakalan sebanyak 700.000 ekor untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. “Ini kuota impor sapi, sudah keluar. Di mana masalahnya? Tidak ada yang dipersulit. Kita sudah keluarkan,” kata Amran dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).
Menurut Amran, kuota impor 700.000 ekor sapi bakalan itu diberikan kepada 80 perusahaan penggemukan (feedlot). Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan 189.700 ton daging sapi/kerbau.
Sementara itu, produksi daging sapi/kerbau dalam negeri diperkirakan mencapai 421.000 ton. Dengan tambahan daging dari 700.000 sapi bakalan, stok secara nasional ditargetkan mencapai 949.700 ton.
Adapun kebutuhan konsumsi daging sapi/kerbau nasional—yang terdiri dari kebutuhan rumah tangga dan non-rumah tangga—mencapai 794.300 ton.
Lebih lanjut, Bapanas mencatat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk daging sapi dan kerbau masing-masing sebesar 8.000 ton dan 3.000 ton. Sementara itu, BUMN pangan ID Food memiliki stok daging sapi dan kerbau 11.000 ton, sedangkan Perum Bulog memiliki stok 18 ton.
Amran mengatakan pemerintah terus memperkuat stok CPP daging sapi dan kerbau melalui BUMN bidang pangan. Pemerintah juga menilai distribusi daging sapi dan kerbau perlu dilakukan secara konsisten melalui operasi pasar, salah satunya Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah.
Ia menegaskan pemerintah harus hadir membantu masyarakat ketika harga daging sapi dan kerbau bergejolak di pasaran. Menurut Amran, penambahan kuota impor untuk BUMN pangan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui intervensi pasar agar harga daging tetap terjangkau.
