Pemerintah Kota Malang memperkuat program pemenuhan gizi masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya ini ditandai dengan peresmian empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada Kamis (7/5/2026).
Peresmian dipusatkan di SPPG Kedungkandang Buring 03, Jalan Mayjen Sungkono Gang IV, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang. Adapun empat SPPG yang diresmikan berada di Kecamatan Kedungkandang Buring 2, Kedungkandang Buring 3, Sukun Bandungrejosari 3, dan Lowokwaru Tlogomas 2.
Wahyu menyampaikan, peresmian tersebut merupakan bagian dari percepatan penguatan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia menekankan bahwa persoalan gizi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
“Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap anak di Kota Malang mendapatkan asupan gizi yang optimal. Masalah gizi adalah tanggung jawab bersama demi menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” ujar Wahyu.
Menurutnya, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi sarana edukasi masyarakat terkait pola makan sehat dan gizi seimbang. Ia juga mengingatkan pentingnya kualitas layanan, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Seluruh proses harus dilakukan secara profesional dan memenuhi standar keamanan pangan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang hanya karena kelalaian dalam menjaga kualitas dan kebersihan,” tegasnya.
Wahyu meminta pengelola SPPG melakukan pengawasan ketat pada setiap tahapan operasional. Ia juga menginstruksikan jajaran perangkat daerah untuk rutin melakukan pengecekan lapangan guna mengantisipasi persoalan di lapangan serta memastikan kendala segera ditangani.
Selain anak-anak, Pemkot Malang juga memberi perhatian terhadap kesehatan ibu hamil. Wahyu menilai pemenuhan gizi ibu hamil berpengaruh pada kualitas kesehatan bayi yang akan dilahirkan.
“Kita ingin memastikan ibu hamil mendapatkan perhatian yang baik agar proses kehamilan hingga persalinan berjalan sehat. Ini bagian penting dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak dini,” katanya.
Sementara itu, Direktur Tauwas Wilayah 1 Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Harjito B., menyebut keberadaan empat SPPG tersebut sebagai langkah strategis untuk mendukung program nasional percepatan pemenuhan gizi masyarakat. Ia menjelaskan sasaran program meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik yang berada dalam pendataan Dapodik maupun Kementerian Agama.
Menurut Harjito, capaian layanan di Kota Malang saat ini masih sekitar 16 persen, sehingga masih ada sekitar 84 persen sasaran yang perlu dijangkau. Karena itu, ia mendorong penguatan pendataan agar seluruh target penerima manfaat dapat terlayani.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama, guna menyinkronkan data penerima manfaat. Harjito menambahkan, percepatan layanan gizi nasional membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, relawan, hingga yayasan pengelola dapur pelayanan gizi.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Program ini masih terus berkembang dan membutuhkan dukungan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
