UNICEF melalui Yayasan Gapai Harapan Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua, dengan dukungan Pemerintah China melalui CIDCA, menggelar kegiatan Penguatan Edukasi Gizi dan Kantin Sehat di Satuan Pendidikan di Kota dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura itu diikuti sekolah penerima manfaat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari sejumlah kabupaten/kota se-Papua, Selasa (19/05/2026).
Nutrition Officer UNICEF Perwakilan Papua dan Papua Barat, Dwi Kristanto, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat implementasi edukasi gizi di sekolah melalui integrasi ke dalam kurikulum, sekaligus memperkuat tata kelola kantin sehat guna mendukung Program MBG.
Dwi menjelaskan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, anak usia sekolah masih menghadapi berbagai persoalan gizi, mulai dari stunting, kekurangan gizi, obesitas, hingga anemia. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap tumbuh kembang dan konsentrasi belajar anak.
Karena itu, kegiatan ini disebut sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem sekolah yang sehat dan berkelanjutan. “Program MBG bukan hanya sekadar piring makan ataupun ompreng, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang baik dan berkualitas di satuan pendidikan melalui edukasi gizi yang berkesinambungan,” ujar Dwi.
Ia menilai edukasi gizi perlu terintegrasi ke dalam sistem pendidikan agar berjalan berkelanjutan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. “Pelaksanaan edukasi gizi saat ini masih belum berjalan optimal, sehingga dibutuhkan integrasi ke dalam kurikulum dan tata kelola sekolah agar bisa sustain dan berkelanjutan,” katanya.
Selain penguatan edukasi gizi, kegiatan tersebut juga menyoroti pentingnya keberadaan kantin sehat di lingkungan sekolah. Kantin dinilai memiliki peran dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik.
Meski demikian, Dwi menyebut implementasi program di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Keberagaman kondisi sekolah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun lingkungan sekolah, dinilai menjadi kendala utama dalam penerapan program secara merata.
“Karena kondisi tiap sekolah berbeda, maka pendekatannya perlu diseragamkan melalui tata kelola dan kurikulum sehingga penerapan di Kabupaten Jayapura maupun Kota Jayapura dapat berjalan searah,” tegasnya.
Dwi berharap hasil workshop selama dua hari dapat langsung diterapkan oleh kepala sekolah, operator, guru mata pelajaran, hingga pengelola UKS dan kantin sekolah. Ia juga berharap sekolah-sekolah peserta dapat menjadi contoh praktik baik yang dapat direplikasi di sekolah lain di Papua.
