Pemerintah mulai membahas penyusunan menu khusus untuk program makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pembahasan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rapat perdana pelaksana harian tim koordinasi penyelenggaraan MBG yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.
Ketua Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan rapat membahas tiga isu lintas kementerian dan lembaga, yakni penyusunan menu bergizi seimbang, penerapan 19 standar operasional prosedur (SOP) kesehatan, serta penyiapan bahan baku pangan untuk mendukung program MBG.
“Fokus kami adalah memastikan menu dan distribusi MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan,” ujar Nanik, yang juga menjabat Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dikutip dari keterangan resmi BGN, Sabtu, 8 November 2025.
Rapat ini dihadiri perwakilan dari tiga kementerian koordinator dan 13 kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Menurut Nanik, koordinasi lintas sektor menjadi krusial karena program MBG berskala besar, melibatkan 14.299 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang melayani 40 juta penerima manfaat.
Nanik menyebut peningkatan permintaan bahan pangan dari SPPG turut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti ayam, telur, dan sayuran. Karena itu, BGN tengah menyusun kelompok kerja (pokja) penyiapan bahan baku bersama kementerian terkait agar pasokan tetap stabil. “Kalau tidak diantisipasi, penyediaan bahan baku bisa menjadi masalah besar,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya keterlibatan aktif kementerian dan lembaga untuk menjaga ketersediaan pangan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah kerja sama dengan TNI AD dan Kementerian Koperasi. TNI AD disebut akan mengembangkan peternakan ayam petelur dan lahan pangan di bawah komando Kodim, sementara Kementerian Koperasi menyiapkan dana bergulir ratusan miliar rupiah untuk koperasi produksi yang memasok bahan pangan ke SPPG.
Dari sisi standar kesehatan, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa dari lebih dari 14 ribu SPPG yang beroperasi di Indonesia, baru 1.218 SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sejumlah dapur MBG dinilai belum memenuhi syarat karena masih ditemukan bakteri E. coli di air serta persoalan kelayakan fisik.
Untuk menyeragamkan standar kesehatan di seluruh dapur penyedia MBG, Kemenkes mengajukan 19 SOP baru. Nanik mengatakan BGN dan Kemenkes akan berkoordinasi untuk memastikan dapur-dapur yang dihentikan sementara dapat kembali beroperasi setelah memenuhi SOP yang ditetapkan.
Dalam rapat yang sama, perwakilan BKKBN mengusulkan agar pola distribusi dan variasi menu MBG bagi ibu hamil dan balita disesuaikan dengan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok usia dan kondisi. Menurut Nanik, penyesuaian tersebut diperlukan agar program memberi manfaat kesehatan, bukan sekadar menyediakan makanan.
Pemerintah menargetkan jumlah penerima MBG mencapai 83 juta orang pada 2026, mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pada 2027, program direncanakan diperluas untuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
“Presiden ingin pada 2027 nanti semua warga miskin di Indonesia bisa mendapat makan bergizi gratis setiap hari. Itu sebabnya penyusunan menu, standar kesehatan, dan ketersediaan bahan pangan harus benar-benar matang,” kata Nanik.
