JAKARTA — Realisasi substitusi impor pada 2021 masih jauh dari target awal. Meski demikian, pemerintah tidak merevisi sasaran dan tetap mengejar pengurangan impor sebesar 35 persen pada 2022. Sejumlah pihak menilai target tersebut tidak realistis jika dikejar dalam waktu singkat dan berisiko mengganggu daya saing industri dalam negeri.

Realisasi 2021 jauh dari target

Kementerian Perindustrian mencatat, pada periode Januari–Agustus 2021, substitusi impor baru mencapai 7 persen dari target awal 22 persen. Namun, target substitusi impor ditetapkan sebesar 35 persen pada 2022, dengan nilai Rp 152,83 triliun dari acuan dasar (baseline) potensi impor 2019 sebesar Rp 434 triliun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan target tersebut dalam konferensi pers Kinerja Sektor Industri 2021 dan Outlook 2022 pada 29 Desember 2021.

Pemerintah tetap mengejar target

Agus mengakui target 2021 sulit dicapai karena beberapa faktor, antara lain ketergantungan industri domestik terhadap barang modal atau permesinan dari luar negeri. Selain itu, sebagian industri membutuhkan bahan baku yang sulit diperoleh dari dalam negeri.

Meski begitu, pemerintah tetap akan mengejar target substitusi impor 35 persen. Agus menyebut kenaikan ekspor manufaktur membutuhkan bahan baku dan bahan penolong, sehingga diperlukan solusi agar kebutuhan tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.

Dinilai tidak realistis dan berpotensi kontraproduktif

Kepala Center of Trade, Industry, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai target substitusi impor tersebut ambisius dan terkesan populis. Menurut dia, struktur industri dalam negeri saat ini menunjukkan sektor hilir masih sangat bergantung pada bahan baku impor.

Andry menilai pembangunan kemandirian industri, terutama di sektor hulu dan antara, memerlukan pemetaan dan perencanaan matang, investasi besar, serta waktu panjang. Karena itu, target dalam jangka pendek dinilai tidak realistis. Ia juga menekankan pentingnya mendorong industri Indonesia menjadi bagian yang kuat dalam rantai pasok global.

Kekhawatiran serupa disampaikan Vice President Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani. Ia menilai upaya mengejar target dalam tempo singkat berisiko mendorong restriksi impor yang justru menghambat pasokan bahan baku dan menurunkan daya saing industri di rantai pasok global.

Dendi menyarankan agar substitusi impor tidak dijadikan tujuan, melainkan instrumen untuk mendorong nilai tambah. Ia menekankan perlunya pemetaan jelas terkait potensi substitusi domestik dengan harga yang bersaing di tiap sektor agar orientasi mengejar target tidak membuat produk industri sulit bersaing.

Industri makanan dan minuman: butuh waktu dan investasi

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyatakan industri makanan dan minuman akan sulit memenuhi target substitusi impor dalam waktu cepat. Menurut dia, kemandirian sektor hulu membutuhkan koordinasi lintas sektor untuk pembukaan lahan, peningkatan kapasitas produksi, serta dorongan ekstensifikasi dan intensifikasi. Penguatan sektor antara juga memerlukan investasi besar.

Adhi menilai inisiatif substitusi impor merupakan langkah yang baik, tetapi harus didukung peta jalan dan koordinasi matang. Ia mengingatkan agar kebijakan tidak dilakukan secara mendadak menekan impor, sementara ekspansi sektor hilir lebih pesat dibanding penguatan sektor hulu.

Dengan ekspansi pabrik makanan dan minuman di sektor hilir, Adhi memperkirakan ketergantungan terhadap bahan baku impor justru bisa meningkat pada 2022, seiring permintaan dan konsumsi masyarakat yang mulai menggeliat. Ia mencontohkan komoditas susu yang saat ini ketergantungan bahan baku impor sekitar 70 persen dan berpotensi naik hingga 80 persen karena setidaknya ada tiga pabrik susu besar yang akan dibangun.

Desakan penguatan koordinasi lintas sektor

Adhi juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memetakan industri mana yang bahan baku dan bahan penolongnya bisa disubstitusi secara lokal dan mana yang belum memungkinkan. Ia menilai saat ini terlalu banyak pihak terlibat, tetapi koordinasi masih minim.

Ia mencontohkan program lumbung pangan (food estate) yang salah satu tujuannya mengurangi ketergantungan impor. Menurut Adhi, program tersebut minim koordinasi lintas kementerian dan pelaku industri terkait jenis bahan baku yang dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya kesepakatan sejak awal mengenai komoditas yang ditanam dan peruntukannya, termasuk kebutuhan pembangunan industri antara agar lebih efisien.

• Realisasi substitusi impor Januari–Agustus 2021: 7 persen dari target 22 persen.
• Target substitusi impor 2022: 35 persen atau Rp 152,83 triliun dari baseline potensi impor 2019 sebesar Rp 434 triliun.
• Sejumlah pihak menilai target jangka pendek berisiko menghambat pasokan bahan baku dan menurunkan daya saing.