JAKARTA — Pelaku industri menilai pencapaian target substitusi impor dan peningkatan ekspor membutuhkan insentif khusus dari pemerintah. Tanpa kebijakan pendukung yang kuat, pangsa pasar domestik dinilai akan terus dikuasai produk impor dan peran Indonesia dalam rantai perdagangan global berisiko tidak mengalami kemajuan berarti.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronika (Gabel) Daniel Suhardiman mengatakan, efektivitas program substitusi impor tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pelaku industri. Menurut dia, industri telah berupaya mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia, tetapi tetap memerlukan dukungan kebijakan agar mampu bersaing dengan produk impor dan menembus pasar global.

“Substitusi impor tidak bisa hanya diserahkan ke pelaku industri karena dalam perdagangan global saat ini kita harus bersaing antarnegara, yang memiliki kebijakan insentif progresif,” kata Daniel dalam diskusi daring terkait program substitusi impor di sektor elektronika dan telematika, Rabu (2/3/2022).

Persaingan insentif di pasar global

Daniel mencontohkan kebijakan China yang telah lama menerapkan pemotongan pajak ekspor (export tax rebate) bagi industri berorientasi ekspor. Menurutnya, besaran insentif di negara tersebut dapat mencapai 17 persen dan menjadi salah satu faktor kuatnya dominasi produk elektronik China di pasar Indonesia.

Ia berharap pemerintah dapat lebih cermat memberikan insentif, terutama kepada perusahaan yang berkontribusi mendorong ekspor dan menekan impor. Daniel juga menilai, dibandingkan sejumlah negara ASEAN lain, kualitas dan harga produk Indonesia relatif seimbang, meski persaingan dengan China masih menjadi tantangan besar.

Neraca perdagangan elektronika masih defisit

Kementerian Perdagangan mencatat, sepanjang 2021 Indonesia mengimpor produk elektronika dan telematika senilai 25,5 miliar dollar AS, sementara ekspornya sebesar 12,5 miliar dollar AS. Di sisi lain, produk elektronik merupakan salah satu komoditas paling banyak diperdagangkan di dunia. Dari total perdagangan global pada 2020, sekitar 17 persen di antaranya merupakan barang elektronik.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan, program substitusi impor yang digencarkan pemerintah perlu selaras dengan penguatan struktur ekspor berbasis manufaktur. Ia menyebut perdagangan barang elektronik Indonesia masih defisit, namun terdapat indikasi positif karena investasi di sektor elektronika belakangan meningkat.

“Artinya, investasi sudah ada, tetapi porsi untuk ekspor belum seperti yang diharapkan,” kata Kasan.

Insentif ekspor dinilai efektif tekan impor

Kasan menilai insentif bagi industri berorientasi ekspor dapat menjadi instrumen efektif untuk menekan impor sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam rantai perdagangan dunia. Menurut dia, substitusi impor bukan semata upaya mengendalikan arus impor, melainkan juga mendorong ekspor produk Indonesia ke pasar global.

Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih progresif, termasuk pemberian insentif bagi perusahaan—baik asing maupun dalam negeri—yang berkontribusi lebih besar terhadap ekspor.

Kasan juga menyoroti stagnasi kontribusi Indonesia terhadap total perdagangan dunia. Dalam periode 2000–2021, porsi Indonesia disebut berkisar di angka 0,9 persen hingga 1 persen. Ia membandingkan dengan Vietnam yang pada 2000 hanya berkontribusi 0,25 persen, namun kini meningkat menjadi 2 persen.

Pemerintah cari instrumen lebih efektif

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier menyatakan pemerintah perlu merumuskan instrumen yang lebih efektif untuk mendorong substitusi impor di sektor elektronika dan telematika. Ia menyebut sektor ini merupakan bagian penting dari program Making Indonesia 4.0, sementara instrumen yang tersedia saat ini diakui belum cukup untuk memaksimalkan industri dalam negeri.

Selain itu, pemerintah tengah mengembangkan neraca komoditas untuk memetakan kapasitas industri nasional dan mengendalikan impor di tiap sektor. Saat ini, neraca komoditas masih terbatas pada lima komoditas pangan—beras, gula, garam, hasil perikanan, dan daging—dan akan diperluas ke seluruh sektor.

“Seiring dengan kebijakan pengendalian impor, seperti lartas (larangan dan pembatasan), akan dilakukan juga semacam neraca komoditas sehingga berapa porsi impor yang bisa diberikan untuk produk komponen dan produk hilir dapat lebih dikendalikan,” kata Taufik.

Fokus pengendalian pada produk hilir

Taufik mengatakan, dalam waktu dekat pengendalian impor dinilai lebih mudah dilakukan pada produk hilir elektronika dan telematika dibandingkan bahan baku atau komponen. Pasalnya, industri domestik masih dalam proses mengembangkan industri komponen, termasuk inisiatif penguatan komponen strategis seperti semikonduktor.

“Mungkin (pengendalian impor) akan lebih fokus ke produk hilir dulu. Untuk impor komponen, kita masih butuh waktu karena sekarang ini kita juga masih menginisiasi beberapa komponen yang bisa dikembangkan di dalam negeri untuk menguatkan industri elektronik, seperti semikonduktor,” ujarnya.

• Pelaku industri menilai insentif diperlukan agar program substitusi impor tidak hanya menjadi beban industri.
• Data 2021 menunjukkan impor elektronika dan telematika (25,5 miliar dollar AS) lebih besar dibanding ekspor (12,5 miliar dollar AS).
• Pemerintah menyiapkan penguatan instrumen, termasuk pengembangan neraca komoditas dan pengendalian impor yang lebih terarah.