Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi ujian. Sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) kini berurusan dengan proses hukum terkait dugaan upeti dari Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) di berbagai daerah.

Di tengah situasi tersebut, proses pembayaran pesanan MBG ke sejumlah SPPG dilaporkan ikut terganggu. Dampaknya, beberapa SPPG menghentikan sementara penyediaan MBG karena terkendala biaya operasional akibat pembayaran dari pusat yang belum diterima.

Di Kota Mataram, sejumlah sekolah disebut telah menerima surat pemberitahuan dari SPPG yang menyatakan layanan MBG untuk sementara tidak disiapkan, dengan alasan menunggu pembayaran untuk pelaksanaan sebelumnya.

Namun, kondisi berbeda terjadi di SPPG Yayasan Batu Emas Banyumulek. Hingga Selasa (9/5/2026), SPPG ini disebut tetap melayani penyaluran MBG dengan lancar. Yayasan Batu Emas juga menyatakan tetap menjaga konsistensi layanan serta melakukan inovasi menu, meski isu terkait eks pejabat BGN tengah menjadi perhatian publik.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah evaluasi variasi menu setiap minggu. Langkah ini dilakukan agar penerima manfaat tidak merasa bosan, sekaligus menjaga mutu dan kandungan gizi makanan yang disajikan.

SPPG Banyumulek mulai beroperasi pada 11 Mei 2026 dan melayani 1.438 penerima manfaat. Layanan ini mencakup siswa di tujuh sekolah serta kelompok B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, yang tersebar di empat dusun.

Pemimpin Yayasan Batu Emas, Muhazam, SP., menyatakan variasi menu harian dan mingguan disusun secara ilmiah agar kebutuhan karbohidrat, protein hewani, sayuran, dan buah-buahan penerima manfaat tetap terpenuhi secara seimbang.