Pemerintah menempatkan isu gizi sebagai agenda prioritas pembangunan manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Arah kebijakan nasional menekankan peningkatan status gizi masyarakat, perbaikan pola konsumsi pangan bergizi seimbang, penguatan layanan kesehatan dan gizi di tingkat komunitas, serta perluasan kerja sama lintas sektor dan multipihak untuk mempercepat capaian target nasional.
Upaya tersebut sejalan dengan Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN), inisiatif global yang diadopsi Indonesia sejak 2011 untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen lintas aktor di bidang gizi. Jejaring SUN Indonesia melibatkan lima kelompok utama, yakni pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta akademisi dan profesional.
Kolaborasi pentahelix ini disebut telah melahirkan berbagai program dan inovasi guna mempercepat penurunan stunting serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Untuk memperkuat sinergi dan memastikan keberlanjutan program, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Scaling Up Nutrition Annual Meeting (SUNAM) 2025 pada awal Desember di kantor Bappenas, Taman Suropati, Jakarta.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menekankan perlunya penguatan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mempercepat perbaikan gizi nasional. Ia menyebut Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, meliputi kekurangan gizi (stunting/wasting), kekurangan zat gizi mikro atau kelaparan tersembunyi, serta kelebihan gizi seperti obesitas.
Menurut Pungkas, prevalensi stunting berada pada 19,8%, wasting 7,4%, dan terdapat peningkatan obesitas pada anak maupun dewasa. Ia juga menyampaikan anemia pada ibu hamil dan remaja masih tinggi. “Kondisi ini berdampak pada tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, produktivitas, hingga daya saing sumber daya manusia,” katanya.
Koordinator SUN Movement, Afshan Khan, dalam video sambutan menyatakan peningkatan gizi membutuhkan kolaborasi kuat dari seluruh pihak. Ia menilai kolaborasi yang telah berjalan di Indonesia menunjukkan hasil yang baik dan diharapkan dapat semakin diperkuat untuk menghasilkan perbaikan yang lebih berarti.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sonny Sonjaya mengatakan pemerintah menggalakkan kampanye “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” melalui Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut ditujukan bagi kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, hingga anak jalanan. Sonny menambahkan, MBG tidak hanya menargetkan peningkatan gizi, tetapi juga diharapkan memberi dampak lain melalui efek berganda ekonomi sirkular, seperti penyerapan tenaga kerja serta penyerapan bahan dari petani.
Berdasarkan data BGN, telah ada 17.144 SPPG Opsional dengan kisaran penerima manfaat sekitar 49 ribu orang. Sonny menjelaskan jumlah penerima manfaat harian dapat berfluktuasi karena ada SPPG yang beroperasi secara berkelanjutan dan ada yang menyesuaikan kondisi, misalnya saat terjadi bencana di Sumatera.
Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus menyoroti tantangan lain, yakni masih rendahnya minat masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan. Ia menyebut sebagian besar masyarakat baru datang ke dokter atau fasilitas layanan kesehatan ketika sudah muncul keluhan. “Mari kita perkuat sinergi, inovasi, dan memperluas jangkauan gizi untuk Indonesia bisa berdaya saing,” ucapnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan gerakan Scaling Up Nutrition bukan hanya urusan pemerintah, melainkan gerakan kolektif yang harus dikerjakan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan akademisi. Ia menyatakan meski angka stunting menurun, Indonesia masih menghadapi tantangan kesehatan lain, mulai dari kurang gizi, kelebihan gizi, hingga kekurangan zat gizi mikro.
Rachmat merujuk Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang mencatat angka stunting 19,8%. Ia menilai tingginya angka tersebut menunjukkan persoalan dasar yang masih harus diselesaikan. Karena itu, ia mendorong pembangunan ekosistem gizi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Maju 2045 dengan semangat “Nutrition for Growth” atau “Gizi untuk Pembangunan”.
Dalam sesi panel diskusi yang dimoderatori Team Leader TPPS Setwapres, Iing Mursalin, disebutkan bahwa anggota SUN dari lima kelompok—pemerintah, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta akademia/profesi—telah menjalankan peran masing-masing. Iing berharap forum jejaring SUN tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga diperluas ke daerah, mengingat masih ada wilayah yang belum menyelenggarakannya.
Pada rangkaian kegiatan, penyelenggara juga menyerahkan penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Maluku Utara sebagai daerah terbaik dalam pelaporan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Penghargaan tersebut menegaskan kembali pentingnya sinergi kebijakan, inovasi, dan kolaborasi multipihak dalam upaya perbaikan gizi di Indonesia.
