Provinsi Riau menjadi daerah pertama di Indonesia yang menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan limbah bahan dapur bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelatihan yang diinisiasi Pusat Diklat Nasional itu juga disebut sebagai kegiatan pertama yang diselenggarakan secara khusus untuk tenaga SPPG.
Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi Peraturan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 1 Tahun 2026 serta Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 terkait penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Dipl. Ing. Alfa Riza, menilai pelatihan tersebut sebagai langkah strategis yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, penguatan kemampuan pengelolaan limbah di dapur SPPG juga berpotensi mendukung keberlanjutan program MBG serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
“Pelatihan ini pertama digelar di Indonesia. Sangat penting untuk dicermati dan diikuti sehingga dapat diimplementasikan dalam dapur-dapur SPPG. Ini perlu ditiru oleh provinsi lain agar kita bisa mengoptimalisasikan dana APBN menjadi tepat guna,” kata Alfa Riza kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu (20/6/2026).
Alfa menjelaskan, perhatian terhadap pengelolaan limbah sebenarnya telah masuk dalam penyusunan petunjuk teknis MBG sejak akhir 2025. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan volume limbah yang cukup besar, terutama pada masa awal program.
Ia menyebut pada periode April hingga Mei 2025, dapur-dapur SPPG menghasilkan limbah makanan dalam jumlah banyak. Padahal, tujuan utama program adalah memastikan makanan yang disajikan dapat dikonsumsi secara optimal oleh penerima manfaat.
Karena itu, Alfa menekankan perlunya kreativitas dan inovasi dari pengawas gizi maupun juru masak dalam menyusun menu yang menarik dan sesuai selera penerima manfaat, sehingga makanan yang disajikan tidak terbuang percuma.

