Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus pemerintah sejak tahun lalu. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memastikan seluruh warga negara, terutama anak-anak, memiliki akses gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Pemerintah menargetkan seluruh anak Indonesia memperoleh akses makan bergizi gratis pada akhir 2025.
Program ini berangkat dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh, dimulai dari pemenuhan kesehatan sejak masa kehamilan hingga usia sekolah. MBG dijalankan melalui pemberian makan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi bagi anak balita dan ibu hamil/menyusui yang berisiko melahirkan anak stunting.
Sejumlah temuan penelitian menunjukkan anak dengan gizi optimal lebih mampu berkonsentrasi, menyimpan informasi, dan berprestasi secara akademik. Sebaliknya, malnutrisi disebut berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Kementerian Kesehatan juga menekankan penanganan malnutrisi melalui berbagai inisiatif, termasuk upaya penurunan stunting dan pencegahan anemia.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran, Diah Dwi Utami, menyatakan pemenuhan gizi tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, penguatan akses pangan bergizi juga berpotensi mendorong peluang ekonomi yang lebih adil, termasuk lewat peningkatan lapangan kerja dan penguatan wirausaha lokal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan semakin diperkuat dengan mempromosikan akses makanan bergizi sebagai bagian dari program kesejahteraan sosial yang lebih luas,” kata Diah.
Diah menilai pemenuhan gizi nasional masih menjadi persoalan serius. Indonesia, meski mencatat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, masih menghadapi triple burden of malnutrition berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2018, yakni gizi kurang (stunting, wasting, underweight), gizi lebih (obesitas), dan defisiensi gizi mikro seperti kekurangan zat besi, vitamin A, dan yodium.
Ia menambahkan, tantangan gizi tersebut turut berkaitan dengan ketidakmerataan akses makanan bergizi dan masih adanya wilayah rawan pangan. “Sekitar 4,5 juta anak Indonesia masih mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif akibat kekurangan gizi. Stunting dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti penurunan kemampuan kognitif, prestasi belajar, dan produktivitas di kemudian hari,” ujar Diah.
Untuk memperkuat pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. BGN ditugaskan menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional guna mendukung pembangunan SDM yang berkualitas sebagai perwujudan hak asasi manusia.
Dari sisi pendanaan, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta menyatakan Program MBG telah masuk dalam APBN 2025 dengan anggaran Rp71 triliun. Dalam konferensi pers APBN 2024: Kerja Keras untuk Kemajuan Bangsa pada 6 Januari 2025, ia menegaskan anggaran tersebut telah diperhitungkan sehingga tidak semestinya menambah defisit pada 2025. Seluruh anggaran Rp71 triliun dialokasikan kepada BGN.
Isa merinci, dalam APBN 2025 sebesar Rp51,5 triliun dari total Rp71 triliun digunakan untuk belanja barang bahan makan yang akan diberikan sebagai makan bergizi. Sisa anggaran digunakan untuk belanja modal guna mendukung program teknis, belanja pegawai, serta belanja barang untuk mendukung program pemenuhan gizi dan dukungan manajemen.
Diah menjelaskan Program MBG menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan APBN 2025 dan termasuk program prioritas utama Presiden (Asta Cita) yang dilaksanakan menggunakan dana APBN, dengan mata anggaran sebagai Bantuan Pemerintah. Paket bantuan MBG dialokasikan melalui DIPA BGN Tahun Anggaran 2025.
Menurut Diah, alokasi pada akun Bantuan Pemerintah untuk MBG sebesar Rp51,5 triliun dengan target penerima manfaat 17,9 juta orang, terdiri atas 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.
Diah juga menautkan pelaksanaan MBG dengan tantangan kemiskinan, gizi, dan ketahanan pangan. Ia menyebut angka kemiskinan nasional pada 2024 berada di 9,03%, sementara target RPJMN Teknokratik disebut berada pada kisaran 4,5–5,0. Selain itu, Indonesia masih menghadapi masalah prevalensi stunting pada balita dan persoalan gizi pada anak usia sekolah.
Di bidang ketahanan pangan, Diah mengacu pada Global Food Security Index (GFSI) 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-69 dari 113 negara. Indeks tersebut mengukur ketahanan pangan dari aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan pangan, serta ketahanan sumber daya alam. Ia juga menyebut Global Hunger Index (GHI) 2023 yang mencatat tingkat kelaparan Indonesia berada di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara. Sementara data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2021 sekitar 26,5% rumah tangga memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi.
“Program Makan Bergizi Gratis menjadi solusi dengan harapan tingkat konsumsi pangan, kesehatan, serta pendidikan membaik sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan,” kata Diah.
