Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan dukungan terhadap program Klinik UMKM Minang Bangkit yang diinisiasi Kementerian UMKM RI. Program ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, terutama melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menilai program tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Sumbar yang tengah bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi. Ia meyakini kehadiran Klinik UMKM Minang Bangkit dapat membantu pelaku usaha memulai kembali aktivitas ekonomi secara lebih cepat.
“Kami meyakini Klinik UMKM Minang Bangkit akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, terutama pelaku UMKM. Insyaallah, program ini akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” ujar Mahyeldi.
Dukungan itu disampaikan Mahyeldi saat mengikuti Rapat Koordinasi Klinik UMKM Bangkit Pascabencana bersama Kementerian UMKM secara daring dari Istana Gubernuran, Rabu (21/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengimbau pelaku UMKM terdampak bencana agar segera melakukan pendataan melalui Klinik UMKM sebagai langkah awal pemulihan usaha.
“Mari kita bangun kembali usaha kita, kita hidupkan kembali ekonomi nagari, dan kita buktikan bahwa masyarakat Minangkabau selalu mampu bangkit dari setiap cobaan,” tuturnya.
Mahyeldi berharap Klinik UMKM Minang Bangkit tidak hanya menjadi tempat konsultasi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kebangkitan ekonomi rakyat. “Tempat UMKM bangkit kembali, lebih kuat, lebih siap, dan lebih berdaya saing,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menjelaskan bahwa Klinik UMKM Bangkit menyediakan tiga layanan utama, yakni layanan pembiayaan, belanja produk lokal, dan layanan produksi. Pelaksanaan layanan tersebut dilakukan dengan mengoordinasikan serta mengolaborasikan seluruh mitra terkait.
Menurut Siti, kehadiran Klinik UMKM Bangkit diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah di Sumbar secara berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden RI agar pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana.
“Saat ini, Pemprov Sumbar bersama Kementerian UMKM terus melakukan pemetaan data UMKM terdampak bencana secara bertahap. Data tersebut akan disinkronkan dengan pemerintah pusat dan perbankan agar program pemulihan berjalan tepat sasaran,” ujar Siti.
Selain akses pembiayaan, pelaku UMKM disebut akan memperoleh pendampingan manajemen usaha, bantuan pemasaran, penguatan digitalisasi dan legalitas usaha, serta peningkatan kapasitas produksi melalui Klinik UMKM Minang Bangkit.
Untuk mendukung layanan pembiayaan, Kementerian UMKM menggandeng berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Program Klinik UMKM Bangkit merupakan bagian dari inventarisasi dan pemetaan UMKM terdampak bencana di wilayah Sumatera yang diinisiasi Kementerian UMKM. Data yang dihimpun akan digunakan sebagai dasar penyusunan program bantuan dan pemulihan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal beserta jajaran, serta Siti Azizah bersama tim dari Kementerian UMKM.
