Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan dukungan penuh terhadap program Klinik UMKM Minang Bangkit yang diinisiasi Kementerian UMKM RI. Program ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menilai program tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang tengah berupaya bangkit. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Klinik UMKM Minang Bangkit dapat mendorong pemulihan ekonomi pascabencana, khususnya bagi pelaku UMKM.
“Insyaallah, program ini akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” kata Mahyeldi saat mengikuti Rapat Koordinasi Klinik UMKM Bangkit Pascabencana bersama Kementerian UMKM secara daring dari Istana Gubernuran, Rabu (21/01/2026).
Mahyeldi juga mengimbau pelaku UMKM yang terdampak bencana agar segera melakukan pendataan melalui Klinik UMKM yang telah disediakan sebagai langkah awal pemulihan usaha. Ia berharap fasilitas tersebut tidak hanya menjadi tempat konsultasi, tetapi juga pusat kebangkitan ekonomi rakyat.
“Tempat UMKM bangkit kembali, lebih kuat, lebih siap, dan lebih berdaya saing,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah menjelaskan bahwa Klinik UMKM Bangkit menyediakan tiga layanan utama, yakni layanan pembiayaan, belanja produk lokal, dan layanan produksi, dengan mengoordinasikan serta mengolaborasikan mitra terkait. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi daerah di Sumbar secara berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden RI agar pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana.
Menurut Siti, Pemprov Sumbar bersama Kementerian UMKM saat ini melakukan pemetaan data UMKM terdampak bencana secara bertahap. Data itu akan disinkronkan dengan pemerintah pusat dan perbankan agar program pemulihan berjalan tepat sasaran.
Selain akses pembiayaan, pelaku UMKM juga akan mendapatkan pendampingan manajemen usaha, bantuan pemasaran, penguatan digitalisasi dan legalitas usaha, serta peningkatan kapasitas produksi melalui Klinik UMKM Minang Bangkit.
Untuk mendukung layanan pembiayaan, Kementerian UMKM menggandeng sejumlah pihak, antara lain perbankan, lembaga keuangan non-bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Program ini juga menjadi bagian dari inventarisasi dan pemetaan UMKM terdampak bencana di wilayah Sumatera yang diinisiasi Kementerian UMKM, dengan data yang dihimpun digunakan sebagai dasar penyusunan program bantuan dan pemulihan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal beserta jajaran, serta Siti Azizah bersama tim.
