BERITA TERKINI
Pemkab Mahakam Ulu Percepat Penurunan Stunting Lewat Peningkatan Kesehatan dan Mutu Gizi Ibu-Anak

Pemkab Mahakam Ulu Percepat Penurunan Stunting Lewat Peningkatan Kesehatan dan Mutu Gizi Ibu-Anak

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Kalimantan Timur, mempercepat penurunan stunting melalui peningkatan kualitas kesehatan dan mutu gizi bagi ibu dan anak. Upaya ini ditujukan agar ibu dapat melahirkan anak yang sehat, sekaligus memulihkan kondisi bayi di bawah dua tahun (baduta) yang mengalami stunting.

Wakil Bupati Mahulu Suhuk menekankan perlunya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten di lapangan agar program yang disusun benar-benar mendukung percepatan penurunan stunting. Pernyataan itu disampaikan di Ujoh Bilang, Rabu.

Berdasarkan data sistem aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting di Kabupaten Mahakam Ulu pada akhir Februari 2025 tercatat sebesar 13,7 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan prevalensi menjadi 11 persen, sehingga diperlukan kerja keras, konsistensi, serta keterlibatan banyak sektor.

Dalam pembukaan pra-musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk percepatan penurunan stunting, Suhuk menyebut forum tersebut menjadi ruang penyelarasan perencanaan pembangunan agar penurunan stunting dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Ia berharap pra-musrenbang menghasilkan perencanaan yang konkret, terukur, dan implementatif, sehingga pada akhir tahun ini dan 2027 dapat terlihat hasil yang signifikan dalam percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, perencanaan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten diharapkan berdampak pada meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi, sehingga generasi Mahulu dapat tumbuh lebih sehat, cerdas, dan memiliki daya saing di masa depan.

Suhuk juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama. Ia menilai pelibatan banyak pihak dapat meringankan tugas percepatan penurunan stunting di daerah.

Ia menambahkan, kecamatan dan pemerintah kampung menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. Selain itu, pemantauan intensif dan evaluasi berkala dinilai perlu dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target, serta memungkinkan perbaikan segera apabila ditemukan kelemahan.