Muh Haris menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Semarang sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Ia menilai gizi yang baik merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Dalam pemaparannya, Muh Haris menyebut Program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini diprioritaskan bagi anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Program Makan Bergizi merupakan upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan gizi seimbang, menurunkan risiko stunting dan anemia, serta mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan generasi muda melalui penyediaan makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” ujar Muh Haris.
Ia menekankan, keberhasilan program tidak dapat berjalan tanpa dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, hingga orang tua disebut memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan program berlangsung efektif dan tepat sasaran.
“Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat dan orang tua. Dengan partisipasi aktif, pengawasan bersama, serta pemanfaatan pangan lokal, Program Makan Bergizi diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan,” tegasnya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Muh Haris juga memaparkan pedoman gizi seimbang yang kini menjadi acuan utama dan menggantikan konsep lama empat sehat lima sempurna. Ia menguraikan pentingnya konsumsi aneka ragam pangan sesuai prinsip “Isi Piringku”, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam pengolahan makanan, aktivitas fisik yang cukup, serta pemantauan berat badan secara berkala melalui posyandu maupun unit kesehatan sekolah.
Muh Haris menegaskan implementasi MBG merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pangan berkualitas. Karena itu, ia menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar program tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan memberi dampak yang berkelanjutan.
