Sektor kuliner khas Sumatera Selatan yang kaya cita rasa kini didorong untuk bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki kepastian hukum. Melihat besarnya potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan menjalin kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner (ASPENKU) Sumatera Selatan untuk memperkuat legalitas usaha serta pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku UMKM.

Ketua Umum ASPENKU Sumatera Selatan, Yus Elisa yang akrab disapa Bunda Rayya, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai pelindungan hukum—mulai dari pendaftaran merek, hak cipta, hingga pemanfaatan Perseroan Perorangan (PT Perorangan)—merupakan fondasi penting agar produk kuliner lokal Sumsel memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat berkembang ke skala nasional maupun internasional.

Kanwil Kemenkum Sumsel menekankan bahwa pelindungan KI dan kemudahan legalitas usaha menjadi kunci bagi UMKM untuk naik kelas. Selama ini, banyak pelaku usaha kuliner lokal memiliki produk yang diminati pasar, namun dinilai masih rentan ditiru atau diklaim pihak lain karena belum mendaftarkan merek dagang.

Melalui kerja sama dengan ASPENKU Sumsel, Kemenkum Sumsel menyatakan komitmennya untuk lebih proaktif dengan memberikan pendampingan hukum serta mempermudah akses pendaftaran bagi anggota asosiasi. Upaya ini diarahkan agar pelaku usaha kreatif memiliki perlindungan yang memadai sekaligus kepastian dalam menjalankan bisnisnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, pada Selasa (16/6) menyampaikan bahwa sinergi bersama ASPENKU Sumsel merupakan wujud kehadiran negara dalam mengayomi dan menguatkan ekonomi kerakyatan melalui kepastian hukum. Ia juga mengapresiasi peran ASPENKU Sumsel dalam membina UMKM kuliner di daerah.

Menurutnya, dorongan agar UMKM naik kelas tidak semata terkait peningkatan omzet atau kemasan yang lebih menarik, tetapi juga mencakup tumbuhnya kesadaran hukum yang matang sebagai bagian dari penguatan usaha.