Jakarta—Anggota DPD RI Fahira Idris menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang mewajibkan pencantuman label gizi nutri-level pada produk makanan dan minuman. Menurutnya, langkah ini menjadi terobosan penting agar masyarakat lebih mudah memahami kandungan seperti gula, garam, dan lemak dalam produk yang dikonsumsi.
Fahira menilai selama ini banyak orang kesulitan membaca tabel gizi yang dinilai kompleks. Dengan format nutri-level, informasi gizi disebut dapat disajikan lebih sederhana sehingga cepat dipahami dan dapat memengaruhi pilihan konsumsi.
Ia menekankan urgensi kebijakan tersebut karena konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan berpotensi memicu penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, strok, hingga penyakit jantung. Fahira juga menyebut banyak penyakit tidak menular berkaitan dengan pola makan yang tidak sehat, termasuk kebiasaan mengonsumsi gula berlebih.
Selain itu, Fahira menyoroti tren obesitas yang terus meningkat, termasuk pada anak-anak. Kondisi ini dinilainya berisiko menimbulkan krisis kesehatan jangka panjang.
Meski mendukung kebijakan label gizi, Fahira mengingatkan bahwa label saja tidak cukup dan perlu didukung ekosistem yang berjalan utuh agar implementasi di lapangan tetap terjaga. Ia menyampaikan sejumlah rekomendasi agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
Pertama, ia meminta agar label dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki literasi terbatas. Kedua, Fahira menekankan perlunya penguatan edukasi publik mengenai arti label nutri-level agar masyarakat memahami informasi tersebut saat mengambil keputusan konsumsi.
Ketiga, ia mendorong adanya peta jalan (roadmap) yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, termasuk skema transisi dari penerapan sukarela menuju wajib yang dilakukan secara terukur. Keempat, ia menilai pengawasan yang kuat diperlukan agar seluruh produsen mematuhi aturan.
Kelima, Fahira berharap kebijakan ini mendorong produsen menghadirkan produk yang lebih sehat. Keenam, ia meminta integrasi kebijakan label gizi dengan kebijakan lain, seperti pembatasan iklan makanan tidak sehat dan kebijakan cukai minuman berpemanis.
Terakhir, Fahira menilai dukungan dan pendampingan bagi pelaku usaha juga penting, mengingat produsen perlu menanggung biaya penyesuaian kemasan dan proses produksi.
