Transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang kembali menjadi sorotan. Informasi menu harian yang sebelumnya rutin diterima wali murid saat Ramadan kini tidak lagi dibagikan, sehingga orang tua mengaku kesulitan memantau makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka di sekolah.
Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mendesak agar segera digelar rapat koordinasi (rakor) darurat dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, rakor diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus menu MBG bermasalah yang sempat terjadi saat bulan puasa.
“Sekarang sudah tidak ada yang share menu, beda dengan ketika Ramadan,” kata Arief, Sabtu (18/4/2026).
Arief menilai, pada Ramadan lalu praktik pengiriman foto menu MBG ke grup wali murid setiap hari menjadi bentuk pengawasan yang efektif. Orang tua bisa mengetahui menu yang diberikan dan ikut melakukan kontrol sosial terhadap kualitas makanan.
Namun setelah itu, kebiasaan tersebut tidak lagi berjalan. Akibatnya, wali murid kehilangan akses informasi yang sebelumnya membantu mereka memantau program. Arief menekankan bahwa keterbukaan menu merupakan bentuk pengawasan paling sederhana.
“Betul, apa sih beratnya difoto ditunjukkan ke wali murid,” ujarnya. “Dengan keterbukaan itu, wali murid dapat ikut memantau kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka.”
Desakan rakor, kata Arief, tidak lepas dari ingatan publik terhadap temuan menu MBG busuk hingga berbelatung saat Ramadan lalu. Kasus tersebut memicu kemarahan orang tua dan menjadi catatan serius bagi penyelenggara program.
“Seharusnya DPRD seperti disampaikan Bu Ketua segera melakukan rakor dengan stakeholder MBG, agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi,” kata Arief.
Ia menyatakan kekhawatirannya bahwa tanpa transparansi menu, potensi kelalaian dalam menjaga mutu makanan bisa kembali terjadi dan terlambat terdeteksi. Padahal program MBG menyangkut ribuan siswa setiap hari.
Arief mengakui, rakor belum terlaksana karena DPRD sedang fokus membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta sejumlah rancangan peraturan daerah. Meski demikian, ia meminta pembahasan terkait MBG diprioritaskan.
“Memang jadwal rapat untuk LKPJ dan pembahasan perda penuh, namun saya minta karena masalah MBG menyangkut publik yang cukup besar, agar dapat disegerakan,” ujarnya.
Ia menyebut akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD untuk mempercepat pengawalan program MBG. “Saya akan komunikasi dengan pimpinan untuk menyegerakan pengawalan atas MBG,” katanya.
Arief juga menegaskan, pembagian informasi menu kepada wali murid seharusnya menjadi bagian dari akuntabilitas program. Menurutnya, transparansi menu perlu dijadikan prosedur operasional standar (SOP) yang wajib dijalankan, bukan kebijakan yang bergantung pada masing-masing SPPG.
“Ini soal kepercayaan publik. Kalau info menu saja ditutup, bagaimana publik yakin kualitasnya dijaga?” tandasnya.
