Anggota DPR RI Matindas J. Rumambi menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 6 Kota Palu, Sulawesi Tengah, setelah menerima laporan masyarakat bahwa menu yang dibagikan kepada siswa hanya berupa roti, kurma, dan kacang.
Aspirasi tersebut, menurut Matindas, disampaikan warga saat masa reses. Ia menilai komposisi makanan itu tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah.
“Komposisi tersebut jauh dari standar gizi seimbang yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program ini,” ujar Matindas dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dilaksanakan melalui mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, dengan tujuan mengatasi malnutrisi dan stunting, meningkatkan kesehatan serta kecerdasan anak, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, Matindas menilai implementasi di lapangan memunculkan persoalan terkait mutu dan standar gizi makanan. Ia menekankan bahwa menu bagi anak usia sekolah seharusnya mencakup unsur karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta kecukupan kalori harian.
“Sebagai fungsi pengawasan DPR RI, kami memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang bertanggung jawab dalam distribusi dan penyediaan makanan. Standar gizi yang diberikan di SDN 6 Kota Palu jelas tidak mencerminkan prinsip gizi seimbang,” kata dia.
Ia juga mengingatkan besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk program tersebut. Matindas menyebut anggaran MBG pada tahun sebelumnya mencapai Rp 171 triliun dan pada 2026 meningkat menjadi Rp 335 triliun.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tengah itu menilai pengawasan pelaksanaan MBG harus diperketat, terutama setelah muncul berbagai laporan mengenai kualitas makanan di bawah standar di sejumlah daerah. Ia juga menyinggung adanya laporan dugaan keracunan makanan dalam beberapa kasus.
“Program yang dirancang dengan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa harus dijalankan dengan kualitas tinggi. Keamanan pangan dan kecukupan gizi adalah substansi utama yang tidak boleh dikompromikan,” ujarnya.
Matindas mendesak pemerintah dan Kepala BGN segera melakukan perbaikan terhadap kualitas penyajian dan distribusi makanan oleh SPPG agar program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak. Ia menegaskan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan dan program yang dibiayai APBN, khususnya yang menyangkut masa depan anak, berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
