Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia untuk aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi publik mengenai gizi seimbang dan pola makan sehat. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas literasi gizi masyarakat secara lebih merata dan komprehensif melalui platform digital.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyampaikan di Palembang bahwa pemanfaatan media sosial juga diarahkan untuk memperkuat transparansi program di tingkat daerah. Menurutnya, media sosial memiliki jangkauan luas dan dinilai efektif untuk menyampaikan informasi yang akurat, cepat, serta mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, SPPG di seluruh wilayah diminta proaktif membuat edukasi yang berkelanjutan dan berbasis data. Sony mencontohkan, informasi mengenai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dibagikan ke sekolah dapat dipublikasikan agar masyarakat mengetahui pelaksanaannya. “Seperti hari ini menu Makan Bergizi Gratis apa yang akan dibagikan ke sekolah jadi masyarakat bisa tahu,” ujarnya.
BGN menekankan bahwa aktivitas media sosial SPPG tidak hanya berfokus pada publikasi kegiatan, tetapi juga harus memuat konten edukatif yang informatif. Materi yang disampaikan diharapkan mencakup panduan gizi seimbang, pentingnya konsumsi protein, serta berbagai tips pola makan sehat untuk membantu masyarakat memilih asupan yang lebih baik.
Agar pesan mudah diterima, BGN juga meminta konten dikemas secara kreatif dan menarik, termasuk untuk menjangkau generasi muda. Kelompok ini dinilai penting dalam upaya peningkatan pemahaman gizi karena berpotensi menjadi agen perubahan di masa depan.
Melalui optimalisasi media sosial oleh SPPG, BGN berharap peningkatan status gizi masyarakat dapat dilakukan secara lebih masif dan terintegrasi. Dalam konteks transparansi, SPPG juga diwajibkan menampilkan informasi harga dan kandungan gizi pada program MBG.
Di sisi lain, BGN menegaskan komitmennya terhadap kualitas dan keamanan pangan dalam program-program yang dijalankan. Disebutkan pula adanya penghentian sementara operasional puluhan SPPG yang tidak memenuhi standar mutu, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas program gizi.
BGN menilai kebijakan ini tidak semata soal penyampaian informasi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat agar lebih proaktif dalam membuat pilihan gizi yang lebih baik bagi diri dan keluarga. Dengan akses informasi yang lebih mudah dan transparan, pemerintah berharap upaya perbaikan gizi dapat menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
