BANJARNEGARA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjarnegara diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menyerap potensi pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
Arah kebijakan tersebut mengemuka dalam kegiatan pembinaan kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan pengampu SPPG program MBG di Aula Abdi Praja Setda Banjarnegara, Senin (2/2/2026).
Kepala Satuan Tugas Harian MBG Banjarnegara, Izak Danial Alloys, menegaskan keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Menurut dia, pengalaman insiden keracunan makanan yang pernah terjadi di daerah lain menjadi pelajaran agar seluruh SPPG menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat.
“Penegakan SOP bukan hanya soal teknis dapur, tapi langkah preventif agar pengelola terhindar dari ranah pidana. Kesehatan pekerja juga harus dipastikan, mereka harus bebas dari penyakit menular seperti Hepatitis,” kata Izak.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKP) Banjarnegara, Firman Sapta Adi, memaparkan potensi pasokan lokal yang dinilai mampu mendukung kebutuhan bahan baku MBG. Dengan 71 SPPG yang telah beroperasi melayani puluhan ribu siswa, perputaran uang untuk bahan baku di Banjarnegara diperkirakan mencapai Rp 1,4 miliar per hari atau sekitar Rp 34 miliar per bulan.
Firman menegaskan SPPG dilarang menolak produk lokal. Ia menyebut Banjarnegara memiliki stok melimpah untuk menyuplai kebutuhan menu harian, antara lain produksi beras dan gabah sekitar 176.000 ton per tahun. Selain itu, produksi kentang mencapai 139.000 ton dan dinilai potensial sebagai sumber karbohidrat pendamping.
Di sektor peternakan, ia menyebut produksi telur lokal mencapai 27 ton per hari, melebihi kebutuhan konsumsi reguler. Sementara untuk sumber protein lainnya, ikan juga disebut melimpah karena Banjarnegara merupakan salah satu sentra perikanan.
“MBG bukan hanya masalah gizi, tapi tentang ekonomi. Kita adalah produsen salak terbesar, kita punya kentang dan ikan. Jangan sampai potensi ini justru hancur harganya karena tidak terserap oleh program di rumah sendiri,” ujar Firman.
Namun, upaya penyerapan bahan baku juga perlu diimbangi pengaturan menu agar tidak memicu gejolak harga. Kepala Dinperindagkop UKM Banjarnegara, Adi Cahyono PS, menyoroti risiko lonjakan harga bila seluruh SPPG memasak komoditas yang sama pada hari yang bersamaan, misalnya menu telur, sehingga stok pasar menipis dan harga di tingkat konsumen naik.
“Kita butuh manajemen waktu dan substitusi komoditas. SPPG antar wilayah bisa berbagi jadwal menu agar serapan bahan baku merata dan stabil,” jelas Adi.
Ia juga mendorong yayasan pengampu SPPG untuk menggandeng koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra resmi penyedia bahan baku, dengan tujuan memperkuat legalitas serta keberlanjutan ekonomi desa.
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah Wilayah SPPG, Reza Mahendra, menyampaikan bahwa mulai 2026 akan ada audit kepatuhan dari inspektorat. Karena itu, transparansi harga dan laporan keuangan dinilai menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program.
Reza menambahkan, Satgas MBG kini diperkuat hingga tingkat kecamatan. Camat dan puskesmas disebut akan aktif melakukan monitoring terhadap 71 titik SPPG yang ada, dengan target pengembangan hingga 90 lokasi ke depan.
Program MBG di Banjarnegara diharapkan tidak hanya mendukung terbentuknya generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani serta pelaku UMKM di daerah tersebut.
