Jakarta menerapkan kebijakan label gizi Nutri-Level pada produk pangan siap saji. Kebijakan ini masih berada dalam masa transisi selama dua tahun ke depan dan ditujukan untuk menekan angka penyakit kronis yang berkaitan dengan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih.
Menanggapi kebijakan tersebut, Aliansi Pangan Sehat—yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan akademisi—menilai langkah ini sebagai upaya meningkatkan transparansi informasi gizi bagi konsumen. Aliansi menyebut pencantuman label gizi pada kemasan pangan dapat membantu masyarakat memilih makanan secara lebih sadar.
Namun, Aliansi Pangan Sehat merekomendasikan pemerintah mempertimbangkan penerapan label peringatan wajib sebagai pendekatan yang dinilai lebih transparan. Menurut aliansi, hasil riset menunjukkan label peringatan menggunakan tampilan visual sederhana, seperti ikon berwarna atau tanda peringatan, dengan pesan yang tegas dan mudah dipahami.
Aliansi juga menilai sistem Nutri-Level berpotensi menimbulkan ambiguitas. Mereka mencontohkan produk dengan kandungan GGL tinggi masih dapat terlihat “aman” bila berada pada level C, padahal konsumsinya tetap perlu dibatasi.
Anggota aliansi sekaligus Public Health Nutritionist dari Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Imas Arumsari, menyampaikan bahwa sistem Nutri-Level berpotensi memunculkan health halo effect. Dalam kondisi itu, konsumen dapat menganggap suatu produk lebih sehat daripada kenyataannya, lalu mengonsumsinya secara berlebihan.
Dalam bagian lain, Hotmarina dari The Healthy List menilai lingkungan pangan yang tidak sehat menjadi faktor utama yang mendorong tingginya konsumsi produk tinggi GGL. Ia merujuk pada tingginya kasus diabetes tipe 2 yang mencapai 50,2 persen pada 2023. Dampaknya, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran Rp35,3 triliun untuk pembiayaan diabetes dan penyakit tidak menular pada 2024.
Hotmarina juga mengutip Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia kerap mengonsumsi makanan dan minuman tinggi GGL.
Selain itu, aliansi menyampaikan temuan Studi UNICEF yang memproyeksikan biaya akibat tidak adanya intervensi akan jauh lebih besar. Pada periode 2022–2097, obesitas pada anak diperkirakan dapat menyebabkan kerugian hingga USD 24,3 miliar untuk biaya kesehatan langsung, USD 34,3 miliar akibat penurunan pendapatan karena capaian pendidikan yang lebih rendah, serta USD 32,2 miliar dari hilangnya produktivitas.
