Wakil Menteri Kesehatan Vietnam, Profesor Madya Doktor Sains Nguyen Tri Thuc, menekankan pentingnya standar nasional, regulasi teknis nasional, serta perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi sains dan teknologi di sektor kesehatan. Pernyataan itu disampaikan dalam lokakarya bertajuk “Penguatan pengembangan standar nasional, peraturan teknis nasional dan hak kekayaan intelektual dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di sektor kesehatan” yang digelar di Hanoi, Kamis (16/1), oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Sains dan Teknologi.
Dalam sambutannya, Nguyen Tri Thuc merujuk pada Resolusi No. 57-NQ/TW Politbiro tentang terobosan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital nasional. Resolusi tersebut menegaskan bahwa pengembangan sains dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital merupakan faktor penentu pembangunan negara dan menjadi prasyarat serta peluang bagi Vietnam untuk berkembang di era baru.
Ia menilai resolusi itu menegaskan peran inti sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital dalam pembangunan sosial-ekonomi, termasuk secara khusus di sektor kesehatan yang disebutnya berada di garis depan penerapan capaian ilmiah dan teknologi untuk melayani, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Nguyen Tri Thuc juga menyoroti pembaruan kebijakan terkait peningkatan kelembagaan. Menurutnya, Majelis Nasional telah mengesahkan Undang-Undang No. 70/2025/QH15 yang mengubah dan menambah sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Standar dan Peraturan Teknis, serta Undang-Undang No. 78/2025/QH15 yang mengubah dan menambah sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Mutu Produk dan Barang. Kedua undang-undang tersebut dijadwalkan berlaku efektif mulai Januari 2026.
Ia menyebut perubahan tersebut membawa pembaruan besar dalam metode pengelolaan mutu produk dan barang berbasis prinsip klasifikasi risiko. Kerangka itu sekaligus menetapkan langkah pengelolaan yang sesuai untuk tiap kelompok produk dan jasa, dengan mengacu pada penerapan standar nasional dan regulasi teknis nasional.
Di sisi lain, Nguyen Tri Thuc menyampaikan bahwa Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang disahkan Majelis Nasional memuat sejumlah ketentuan baru, termasuk terkait hak kekayaan intelektual, pendaftaran dan perlindungan, perlindungan data rahasia, serta penetapan hak kepemilikan atas hasil tugas ilmiah dan teknologi yang menggunakan dana anggaran negara dalam skema kemitraan publik-swasta.
Karena itu, ia menilai diseminasi, bimbingan, dan pertukaran keahlian mengenai regulasi baru menjadi penting untuk mendorong penelitian, inovasi, serta komersialisasi hasil sains dan teknologi di sektor kesehatan. Lokakarya tersebut juga diposisikan sebagai forum bagi lembaga pengelola, pakar, ilmuwan, dan pelaku industri untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mengusulkan solusi guna meningkatkan efektivitas pengembangan standar serta penegakan aturan kekayaan intelektual di bidang kesehatan.
Dalam lokakarya itu, Departemen Sains, Teknologi, dan Pelatihan memaparkan laporan mengenai kondisi kekayaan intelektual dalam penelitian ilmiah medis. Laporan tersebut mencatat bahwa banyak publikasi internasional dan produk yang dinilai berpotensi masih memiliki tingkat komersialisasi rendah, terutama di bidang farmasi dan alat kesehatan.
Laporan itu juga menekankan bahwa riset medis merupakan bidang khusus yang memerlukan kejelasan identifikasi hak kekayaan intelektual dalam pengembangan teknik dan metode baru di rumah sakit, baik yang merupakan milik institusi maupun individu atau kelompok. Di saat yang sama, penelitian medis membutuhkan pendanaan besar dan kemitraan publik-swasta, namun hubungan kemitraan tersebut dinilai masih terfragmentasi dan lemah.
Selain itu, laporan mencatat adanya peningkatan cepat pemanfaatan AI dan Big Data dalam diagnosis dan pengobatan, seiring pergeseran dari layanan kesehatan massal menuju pengobatan personal. Dalam konteks ini, nilai komersial hasil dan data medis—seperti vaksin dan obat-obatan—dinilai sangat besar, sementara perlindungan data rahasia disebut sangat ketat.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa di tingkat unit kerja, belum terdapat mekanisme pembagian pendapatan dari aktivitas layanan sains dan teknologi yang dapat mendorong dan memotivasi tim peneliti. Di bidang standardisasi, rasio standar konstruksi Vietnam terhadap standar internasional disebut masih rendah, sementara perkembangan standar internasional terus meningkat. Laporan juga mencatat bahwa pola pikir dan pemahaman tentang standar Vietnam masih sederhana dan belum dipandang sebagai tugas politik.
