Batam—Serikat Panglima (Persaudaraan Gabungan Lintas Melayu Amanah) mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menghadirkan beras serta sembako murah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Desakan ini disampaikan menyusul tingginya harga dan kelangkaan bahan pokok yang disebut berulang terjadi di sejumlah wilayah, sehingga menekan kehidupan masyarakat.
Pernyataan sikap itu disampaikan dalam pertemuan lintas organisasi yang dihadiri berbagai elemen masyarakat Melayu Kepri di Epok-Epok Nagoya, Kota Batam, Selasa (20/01). Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Suherman selaku Koordinator Serikat Panglima sekaligus pendiri Lang Laut Kepri, Arba Udin sebagai Panglima Besar Gagak Hitam Kepri, Saiful Ketua Persatuan Masyarakat Setokok, serta tokoh masyarakat Batam Datok Amat Tantoso.
Suherman menilai persoalan beras dan gula tidak bisa dipandang semata sebagai isu ekonomi atau fluktuasi pasar. Menurutnya, ketersediaan dan keterjangkauan harga sembako menyangkut hak dasar masyarakat dan berhubungan langsung dengan keberlangsungan hidup, terutama di wilayah kepulauan seperti Kepri.
Ia menyebut, dalam dua bulan terakhir sejumlah daerah di Kepri, termasuk Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun, berulang kali mengalami kelangkaan beras dan gula yang dibarengi lonjakan harga. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan keresahan karena kebutuhan pokok yang seharusnya mudah diakses justru semakin sulit didapatkan.
Suherman menilai situasi itu memperlihatkan lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga di daerah kepulauan. Ketergantungan Kepri pada pasokan dari luar daerah, tanpa kebijakan distribusi khusus, membuat masyarakat dinilai rentan ketika terjadi gangguan pasokan atau permainan harga di tingkat distributor.
Karena itu, ia meminta kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, mulai dari pengamanan stok, pengawasan distribusi, hingga intervensi harga yang terukur. Ia juga menekankan karakteristik geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan yang tidak memiliki basis produksi beras, sehingga memerlukan kebijakan distribusi khusus dan tidak bisa disamakan dengan daerah daratan.
Sementara itu, Arba Udin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, atas langkah membongkar jaringan mafia pangan. Namun, ia mengingatkan penindakan hukum saja tidak cukup bila tidak diiringi kebijakan lanjutan yang memberi solusi bagi daerah kepulauan seperti Kepri yang sangat bergantung pada pasokan dari luar.
Dari perspektif warga pulau, Saiful mengatakan masyarakat di pulau-pulau kecil merasakan dampak paling berat akibat mahal dan langkanya sembako. Ia menyebut harga beras dan gula di pulau bisa jauh lebih mahal dibandingkan di kota. Saiful juga meminta pemerintah turun langsung ke lapangan, terutama menjelang Imlek dan memasuki bulan Ramadan, untuk melihat kondisi yang dihadapi warga.
Senada, Datok Amat Tantoso menilai persoalan sembako berkaitan langsung dengan stabilitas sosial. Ia meminta pengendalian harga beras dan gula menjadi prioritas, terlebih menjelang Imlek, Ramadan, dan Idulfitri. Ia juga mendorong pemerintah provinsi serta tujuh pemerintah kabupaten/kota di Kepri duduk bersama merumuskan kebijakan distribusi, subsidi, dan pengawasan harga beras dan gula secara konkret serta berkelanjutan.
Menurut Amat Tantoso, penegakan hukum terhadap mafia pangan perlu berjalan seiring dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak pada rakyat. Ia mengusulkan sejumlah langkah, seperti menjamin ketersediaan stok beras dan gula melalui pasokan khusus untuk daerah kepulauan, menekan biaya distribusi dengan subsidi transportasi laut, serta memastikan operasi pasar murah dilakukan rutin dan merata hingga pulau-pulau kecil, tidak hanya terpusat di kota.
Ia juga mendorong adanya penetapan harga acuan khusus Kepri yang mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, serta meminta perhatian pemerintah tidak bersifat seremonial atau hanya muncul pada momentum politik tertentu.
Sejumlah organisasi yang disebut hadir dalam pertemuan itu antara lain Lang Laut Kepri, Ikatan Keluarga Rempang Galang (IKRAL), Bulang Perkasa, Gagak Hitam Kepri, Persatuan Setokok Bersatu (PSB), dan DPD Persatuan Pemuda Pulau-Pulau Kota Batam. Seluruh elemen yang hadir menyatakan beras dan bahan pokok lainnya merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara bagi masyarakat Kepulauan Riau.
