Media internasional South China Morning Post (SCMP) menyoroti kabar pemasangan pagar tinggi tambahan di sejumlah pusat perbelanjaan dan kompleks perkantoran di Jakarta menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81. Pemerintah Indonesia pun mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi bohong yang memicu spekulasi tentang potensi kekacauan di ibu kota.
Isu tersebut mencuat setelah foto-foto barikade keamanan beredar luas di media sosial pada pekan lalu. Unggahan itu memicu spekulasi mengenai kemungkinan kerusuhan terkait perayaan 17 Agustus, sehingga sejumlah pejabat memberikan pernyataan untuk meredam kekhawatiran publik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan langkah pengamanan bertujuan menciptakan rasa aman. “Yang kita lakukan adalah membuat Jakarta aman dan nyaman. Kalau kita merasa aman dan nyaman, suasana juga akan aman dan nyaman,” ujar Pramono pada Selasa.
Sehari kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, didampingi Kepala Staf TNI dan Kapolri, menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terkait keselamatan publik. “Situasi dalam negeri tetap aman dan sepenuhnya terkendali. Kita tidak lengah. Kita terus memantau semua perkembangan untuk memastikan keamanan,” kata Djamari.
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia menjelaskan pemasangan barikade dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan, bukan karena adanya ancaman yang akan datang.
Djamari juga menyinggung dampak perkembangan geopolitik global yang disebut menimbulkan ketidaknyamanan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah untuk meredakan tekanan tersebut.
Di tengah situasi itu, beredar pula sejumlah video di media sosial yang seolah-olah memperlihatkan unjuk rasa ricuh di Jakarta. Djamari menegaskan video tersebut tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi terkini. “Video itu mungkin menunjukkan kejadian masa lalu, tetapi tidak menggambarkan kondisi sekarang. Kami akan mengidentifikasi akun-akun yang terlibat. Jika ada indikasi tindak pidana, kami akan mengambil tindakan hukum tegas,” ujarnya.
Dalam laporannya, SCMP menyebut Indonesia memiliki “sejarah panjang unjuk rasa menuntut akuntabilitas, hak pekerja, dan reformasi demokrasi yang kadang berujung kekerasan.” Media itu juga merujuk pada rangkaian demonstrasi tahun lalu yang dipicu kemarahan publik atas fasilitas anggota legislatif, kesulitan ekonomi, serta kematian seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan lapis baja polisi di Jakarta.
SCMP turut menyinggung aksi protes pada Juni lalu di sejumlah kota yang menolak kenaikan harga bahan bakar dan program makan bergizi gratis yang menjadi unggulan pemerintah. Program bernilai miliaran dolar itu, menurut laporan tersebut, sempat dikritik karena dinilai boros dan dikaitkan dengan kasus keracunan massal, sebelum kemudian sebagian ditangguhkan.
