Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF Papua mendorong penguatan program gizi yang terintegrasi dan lintas sektor untuk menangani stunting, wasting, dan underweight pada anak. Upaya ini dibahas dalam kegiatan Diseminasi Pembelajaran Strategis Penguatan Program Gizi yang Terintegrasi dalam rangka mewujudkan Papua Sehat, yang digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura pada 22–23 September 2026.
Asisten III Setda Papua, Suzana Wanggai, saat membacakan sambutan Gubernur Papua menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting balita di Papua tercatat 24,7 persen, wasting 10,6 persen, dan underweight 19,1 persen. Menurutnya, angka tersebut menjadi pengingat bahwa intervensi gizi di Papua perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Persoalan gizi ini merupakan persoalan pembangunan manusia. Karena itu, penanganannya tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan,” ujar Suzana Wanggai, Senin (22/09/2026).
Suzana menekankan, intervensi perlu dimulai sejak masa kehamilan, berlanjut pada balita, anak usia sekolah hingga remaja. Ia juga menilai penanganan gizi tidak cukup hanya melalui pemberian makanan tambahan, melainkan membutuhkan penguatan sistem layanan gizi yang mencakup identifikasi sasaran, pemanfaatan pangan lokal bergizi, konseling, pemantauan pertumbuhan, pencegahan anemia, rujukan, keamanan pangan, air bersih dan sanitasi, serta peningkatan kualitas layanan di puskesmas, posyandu, dan sekolah.
“Kalau kita bicara terkait gizi bukan hanya tentang pemberian makanan, tetapi bagaimana sebuah sistem layanan gizi yang terintegrasi,” tuturnya.
Ia meminta agar pembelajaran selama dua hari tidak berhenti pada kegiatan diseminasi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan sistem kerja pemerintah daerah. Suzana menyebut perlunya road map 2027–2029 yang memuat sasaran prioritas, intervensi yang diperkuat, pihak yang bertanggung jawab, sumber pembiayaan, serta indikator untuk mengukur kemajuan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan UNICEF Papua, Aminuddin M. Ramdan, mengatakan UNICEF mendukung pemerintah dengan memperkuat program yang telah berjalan, bukan membuat program baru. Salah satu pendekatan yang didorong adalah mengintegrasikan pemberian makanan tambahan (PMT) dengan layanan lainnya.
“Pada prinsipnya kita tidak menciptakan program baru, tetapi memperkuat program yang sudah ada. PMT itu memang sudah ada, tapi bagaimana itu kemudian bisa terintegrasi dengan layanan-layanan lain,” kata Aminuddin.
Ia menjelaskan persoalan gizi anak dipengaruhi banyak faktor sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Penanganan, menurutnya, bahkan perlu dimulai sejak masa kehamilan, termasuk memastikan kehamilan berisiko dapat teridentifikasi dan ditangani serta pertumbuhan janin dipantau.
“Ini menjadi isu yang sangat lintas sektor. Tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga Dinas Sosial, Dukcapil untuk memastikan mereka terdata, dan sektor lainnya,” ujarnya.
Aminuddin menyebut model pengelolaan gizi terintegrasi telah dikembangkan UNICEF bersama Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Pemerintah Kota Jayapura, serta sejumlah mitra. Forum 22–23 September 2026 menjadi ruang untuk membagikan praktik baik sekaligus melihat posisi masing-masing daerah dalam penanganan gizi.
“Hari ini kita berbagi praktik baik yang sudah terjadi dalam pengelolaan gizi yang terintegrasi,” ujarnya.
Pada hari kedua, peserta dijadwalkan melakukan pemetaan kondisi penanganan gizi di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk kemudian menyusun rencana atau road map ke depan. Kegiatan ini diikuti perwakilan enam provinsi di Tanah Papua dan sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua.
Aminuddin menekankan praktik baik dari suatu daerah tidak dapat diterapkan secara mentah di wilayah lain. Setiap daerah, kata dia, perlu menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
“Kalau kita bicara konteks Biak atau daerah-daerah lain, tentunya berbeda dengan apa yang terjadi di kabupaten atau Kota Jayapura. Kita bisa mengadaptasikan apa yang menjadi pembelajaran dan apa yang menjadi kunci,” tegasnya.
Ia berharap penguatan program gizi dapat membuat sumber daya yang telah dialokasikan pemerintah lebih efektif karena layanan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Alokasinya sudah ada, tapi bagaimana layanannya bisa terintegrasi supaya bisa betul-betul memastikan dari hulu ke hilir itu tidak ada aspek yang terlewatkan,” tuturnya.
UNICEF Papua menyatakan pembelajaran dari forum tersebut diharapkan dapat dibawa dan disesuaikan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk memperkuat program gizi sekaligus mendukung pencapaian Papua Sehat.
