Media internasional South China Morning Post (SCMP) menyoroti peringatan pemerintah Indonesia kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi bohong terkait isu potensi kekacauan di Jakarta menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-81.
Pemberitaan itu muncul setelah beredar isu bahwa sejumlah pusat perbelanjaan dan kompleks perkantoran di Jakarta memasang pagar tinggi tambahan untuk keamanan pada pekan lalu. Langkah tersebut kemudian memicu spekulasi di media sosial mengenai kemungkinan terjadinya kerusuhan terkait perayaan 17 Agustus. Foto-foto barikade yang beredar luas turut memancing reaksi dari sejumlah pejabat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa upaya yang dilakukan bertujuan menjaga situasi tetap kondusif. “Yang kita lakukan adalah membuat Jakarta aman dan nyaman. Kalau kita merasa aman dan nyaman, suasana juga akan aman dan nyaman,” ujar Pramono pada Selasa.
Sehari setelahnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, didampingi Kepala Staf TNI dan Kapolri, menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi terkait keselamatan publik. “Situasi dalam negeri tetap aman dan sepenuhnya terkendali. Kita tidak lengah. Kita terus memantau semua perkembangan untuk memastikan keamanan,” kata Djamari.
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia juga menjelaskan bahwa pemasangan barikade dilakukan semata-mata untuk alasan keamanan, bukan karena adanya ancaman yang akan datang.
Djamari menambahkan, meskipun perkembangan geopolitik global disebut menimbulkan ketidaknyamanan di berbagai negara termasuk Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah untuk meredakan tekanan tersebut.
Dalam beberapa waktu terakhir, beredar pula video di media sosial yang seolah-olah menampilkan unjuk rasa ricuh di Jakarta. Djamari menegaskan video tersebut tidak akurat dan tidak mencerminkan situasi saat ini. “Video itu mungkin menunjukkan kejadian masa lalu, tetapi tidak menggambarkan kondisi sekarang. Kami akan mengidentifikasi akun-akun yang terlibat. Jika ada indikasi tindak pidana, kami akan mengambil tindakan hukum tegas,” ujarnya.
SCMP dalam laporannya turut menyinggung konteks sosial-politik Indonesia. Media itu menyebut Indonesia memiliki “sejarah panjang unjuk rasa menuntut akuntabilitas, hak pekerja, dan reformasi demokrasi yang kadang berujung kekerasan.”
SCMP juga mengulas rangkaian demonstrasi pada tahun lalu yang disebut dipicu kemarahan publik atas fasilitas anggota legislatif, kesulitan ekonomi, serta kematian seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan lapis baja polisi di Jakarta. Selain itu, laporan tersebut menyebut pada Juni lalu warga di sejumlah kota turun ke jalan menolak kenaikan harga bahan bakar dan program makan bergizi gratis yang menjadi unggulan pemerintah. Program bernilai miliaran dolar itu, menurut laporan SCMP, sempat dikritik karena dinilai boros dan dikaitkan dengan kasus keracunan massal, sebelum sebagian ditangguhkan.
