Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua terus didorong sebagai langkah pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan tujuan memastikan akses terhadap makanan bergizi di berbagai wilayah.
Keseriusan pelaksanaan program ditunjukkan melalui percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah. Gubernur Papua Matius D Fakhiri meninjau langsung pembangunan SPPG di Kabupaten Supiori, yang disebut sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan optimal. Infrastruktur dapur MBG dibangun secara permanen dan diproyeksikan menjadi layanan jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong pemanfaatan hasil kebun dan tangkapan ikan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Kebijakan ini diharapkan memperluas manfaat program, tidak hanya pada peningkatan asupan gizi penerima manfaat, tetapi juga pada pergerakan ekonomi di tingkat kampung dan distrik. Peluang pasokan bahan pangan terbuka bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil.
Di Supiori, pemerintah mempersiapkan daerah tersebut sebagai salah satu percontohan pengembangan dapur MBG di Papua. Pembangunan 12 titik SPPG, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan agar dapat diakses masyarakat tanpa terkecuali.
Dampak program juga dikaitkan dengan sektor pendidikan. Penyediaan makanan bergizi di sekolah dinilai dapat membantu anak lebih siap mengikuti kegiatan belajar. Asupan gizi yang memadai disebut berpengaruh terhadap fokus dan energi anak selama beraktivitas di sekolah.
Dari sisi penguatan menu, Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong inovasi variasi menu MBG di Papua dengan memanfaatkan pangan lokal. Menu berbasis ikan, sayuran, ubi, sagu, dan hasil kebun masyarakat dipandang dapat memperkuat layanan gizi sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal yang sehat.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menyampaikan bahwa Papua memiliki potensi inovasi MBG yang baik. Menurutnya, penguatan layanan dilakukan melalui sosialisasi modul edukasi dan peningkatan kapasitas SPPG. Ia juga menyebut dukungan berbagai pihak, termasuk adanya apresiasi dari lembaga internasional, sebagai indikasi perhatian luas terhadap pelaksanaan program di Papua.
Percepatan MBG juga berlangsung di wilayah Papua Pegunungan. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menunjuk Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol sebagai simbol percepatan pelaksanaan MBG di delapan kabupaten. Langkah ini menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk menjangkau wilayah pegunungan dan daerah terpencil.
Selain aspek gizi, program ini disebut membuka lapangan kerja baru karena setiap dapur MBG membutuhkan tenaga pengelola, distribusi, hingga pemasok bahan pangan. Peluang tersebut dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat lokal, termasuk anak muda Papua dan mama-mama Papua.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix V Wanggai, menilai MBG perlu dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat. Ia menekankan keterkaitan program dengan rantai kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, distribusi pangan, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
Secara keseluruhan, MBG di Papua diposisikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi, penguatan layanan dasar, serta pelibatan ekonomi lokal. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjadi fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan di Papua.
