Bandung—Penguatan integritas dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan dalam kegiatan “Kuliah Bareng Birokrat” yang digelar Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung. Kegiatan ini menekankan pentingnya membangun birokrasi yang profesional dan akuntabel di mata masyarakat.
Agenda tersebut berlangsung di Auditorium KH Ahmad Dahlan pada Senin (19/01/2026). Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai urgensi integritas, konsistensi kebijakan, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Dalam kegiatan itu, hadir tiga pemateri dengan latar keahlian manajemen ASN, kebijakan publik, dan penyuluhan hukum. Mereka adalah Bina Danny Ramdhan Gani (Auditor Manajemen ASN Ahli Madya), Indra Maulana (Widyaiswara Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara RI), serta Rika Martiana Dewi (Penyuluh Hukum Madya).
Bina Danny Ramdhan Gani menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap manajemen ASN saat ini tidak lagi sebatas penilaian administratif, melainkan diarahkan untuk memastikan aparatur menjalankan tugas secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Indra Maulana menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dalam menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, kebijakan yang kerap berubah berisiko menurunkan kualitas pelayanan dan melemahkan birokrasi. Karena itu, ASN dituntut memiliki pemahaman kuat terhadap nilai dasar, sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis.
Dari sisi legalitas, Rika Martiana Dewi menekankan bahwa kesadaran hukum dan etika administrasi negara menjadi perlindungan bagi ASN dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan, setiap kebijakan administratif wajib berlandaskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran hukum maupun praktik maladministrasi yang dapat merugikan publik.
