Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menyoroti pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Menurut Jasra, evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat disamakan dengan evaluasi program pemerintah pada umumnya yang dilakukan setiap tahun.
Jasra menilai program pemberian makan memiliki dampak langsung bagi penerima manfaat, baik dari sisi manfaat maupun risikonya. Karena itu, ia menekankan perlunya perubahan tata kelola yang cepat dan mendasar.
“Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karea itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan,” kata Jasra dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juni 2026.
KPAI mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat sipil, netizen, dan lembaga pengawas terkait dugaan tingginya angka kejadian keracunan dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan pengawasan selama 1,5 tahun pelaksanaan program, KPAI bersama masyarakat sipil menyampaikan tujuh rekomendasi perbaikan MBG di tengah proses pergantian kepemimpinan BGN.
Pertama, KPAI mendorong penyaluran MBG dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki kerawanan pangan, persoalan gizi, serta kerentanan sosial-ekonomi tinggi. Kedua, KPAI meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG, termasuk pengembangan model alternatif seperti pelibatan kantin sekolah untuk mengurangi risiko kontaminasi silang.
Ketiga, KPAI menekankan pentingnya pelibatan anak secara bermakna dalam perencanaan menu, edukasi gizi, hingga evaluasi program melalui mekanisme yang aman dan partisipatif. Keempat, KPAI meminta jaminan kualitas gizi dan keamanan pangan melalui standar ketat serta kolaborasi lintas sektor, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.
“Kelima mendorong pola hidup sehat dan edukasi gizi komprehensif, mulai dari gizi seimbang, PHBS, hingga aktivitas fisik anak. Keenam, mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program MBG,” ujar Jasra.
Ketujuh, KPAI mengingatkan agar pelaksanaan MBG memastikan tidak ada intimidasi maupun kelalaian yang dapat berdampak pada kondisi fisik, psikologis, maupun keselamatan anak.
KPAI menegaskan pergantian Kepala BGN perlu menjadi momentum untuk mengembalikan MBG ke jalur program kesehatan promotif dan preventif. Fokus yang didorong antara lain pada keluarga berisiko stunting, edukasi pola makan keluarga, komunikasi berbasis komunitas, serta penguatan literasi gizi guna menekan konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih pada anak.
Dalam pengawasan khusus klaster kesehatan, KPAI juga mencatat aduan tertinggi masih terkait anak menderita stunting. Aduan lainnya mencakup anak korban pemenuhan hak dasar kesehatan, anak korban asupan produk makanan tidak sehat, anak dengan gizi buruk, anak disabilitas korban pemenuhan hak dasar, anak korban kebijakan jaminan kesehatan dasar, anak korban malapraktik layanan kesehatan, hingga anak korban kecanduan online.
Jasra turut menyampaikan harapan kepada Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang. Ia berharap kepemimpinan baru dapat menjadikan MBG sebagai pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia.
“Tentu kami mengucapkan Selamat Kepada Kepala BGN yang baru Ibu Nanik Sudaryati Deyang. Kami berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan,” kata Jasra.
