Pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Momentum keagamaan tersebut dinilai kerap memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah.
Peringatan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan pembahasan antisipasi kenaikan harga tiket pesawat menjelang Ramadan dan Idulfitri, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rapat digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (19/1/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi kemendagri.go.id.
Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan pengendalian inflasi melalui rapat, tetapi turun langsung memantau kondisi pasar. Ia menekankan pentingnya komunikasi dengan pedagang serta daerah penghasil agar pasokan tetap lancar dan kenaikan harga saat Ramadan dan Lebaran dapat ditekan.
“Tolong turun, kumpulkan teman-teman pedagang itu, komunikasikan dengan daerah penghasilnya. Supaya nanti pada saat Ramadan dan Lebaran kenaikan itu tidak terlalu tinggi,” kata Tomsi.
Tomsi juga menyampaikan apresiasi atas penurunan harga sejumlah komoditas strategis nasional, seperti telur ayam, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Namun, ia mengingatkan adanya komoditas yang justru menunjukkan tren kenaikan.
“Yang perlu diwaspadai itu bawang putih dan minyak goreng. Di saat komoditas lain turun, dua ini justru naik,” ujarnya.
Ia menekankan, daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng diminta segera melakukan intervensi pasar, antara lain melalui penambahan pasokan Minyakita, agar harga kembali stabil dan terjangkau masyarakat.
Selain itu, Tomsi menyoroti potensi kenaikan harga beras di sejumlah wilayah. Ia meminta Perum Bulog lebih aktif melakukan pengecekan dan intervensi stok, terutama di daerah yang mencatat harga beras tinggi.
“[Untuk daerah dengan harga beras tinggi] cek ada apa Bulog di sana. Kalau memang betul kuotanya kurang atau stoknya kurang, tolong dorong,” kata Tomsi.
Menurutnya, keberadaan Bulog di daerah harus benar-benar terasa manfaatnya dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok yang sensitif terhadap gejolak inflasi.
Tomsi menegaskan pengendalian inflasi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi pengawasan dari pemerintah daerah. Ia mengingatkan, daerah dengan inflasi rendah pun dapat mengalami lonjakan apabila pengawasan melemah.
“Yang tinggi-tinggi ataupun yang rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Cek lagi, komunikasikan lagi, kontrol lagi ke pasar. Jangan kontrolnya seminggu sekali atau dua minggu sekali, itu tidak cukup,” tandasnya.
