SAMARINDA — Penguatan konektivitas dan kepastian regulasi menjadi isu utama dalam pertemuan antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi II DPRD Kabupaten Mahakam Ulu yang digelar di Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Rabu (21/1/2026). Dalam agenda tersebut, pariwisata ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, menilai Mahakam Ulu memiliki potensi wisata alam yang kuat. Namun, pengembangan sektor ini masih menghadapi tantangan struktural, terutama keterisolasian wilayah dan belum optimalnya payung hukum dalam pengelolaan destinasi.

“Pariwisata Mahakam Ulu tidak bisa dilepaskan dari persoalan akses. Selama konektivitas darat dan udara belum memadai, potensi sebesar apa pun akan sulit berkembang maksimal,” ujar Yonavia.

Menurutnya, regulasi berperan penting untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan terarah, berkelanjutan, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. DPRD Kaltim, kata dia, membuka ruang koordinasi agar kebijakan di tingkat provinsi dapat selaras dengan kebutuhan daerah perbatasan dan wilayah hulu.

Dalam pertemuan yang sama, Komisi II DPRD Mahakam Ulu menyampaikan dorongan agar pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada promosi destinasi. Mereka menekankan perlunya pembangunan infrastruktur pendukung yang berkelanjutan.

Ketua Komisi II DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang S, menyebut keterbatasan akses selama ini menjadi faktor utama yang membuat biaya perjalanan ke wilayahnya tinggi, sehingga berdampak pada rendahnya kunjungan wisatawan.

“Kalau akses bisa diperbaiki, biaya bisa ditekan, dan regulasi jelas, pariwisata bisa menjadi sumber PAD baru yang menjanjikan bagi Mahakam Ulu,” kata Gohen.

Ia menambahkan, karakter wisata alam di Mahakam Ulu memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda dibanding daerah perkotaan, termasuk dalam pengaturan lahan, perlindungan lingkungan, serta pelibatan masyarakat adat.

Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya konektivitas udara sebagai solusi jangka menengah untuk mengurangi keterisolasian wilayah hulu Kalimantan Timur. DPRD Kaltim menyatakan kesiapan untuk mengawal aspirasi tersebut agar masuk dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi.

Melalui koordinasi ini, DPRD Kaltim dan DPRD Mahakam Ulu sepakat mendorong kebijakan pariwisata yang tidak semata mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga menekankan kontribusi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.